masintonPDI
Masinton Pasaribu.

JAKARTA, harianpijar.com – Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu merasa aneh dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru menjerat kepala daerah setelah mereka ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pilkada 2018.

“Kalau petahana kan bukan baru menjabat sekarang. Ada lima tahun masa jabatan gubernur, bupati, wali kota. Pertanyaannya, ke mana KPK kemarin selama lima tahun,” kata Masinton Pasaribu saat diskusi di Jakarta, Sabtu 17 Maret 2018.

Menurut Masinton Pasaribu, mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru bergerak sekarang. Bahkan, menurutnya korupsi bukan kasus tiba-tiba.

“Kenapa baru bergerak sekarang. Karena korupsi kan bukan kasus tiba-tiba, kecuali jika ada OTT (operasi tangkap tangan),” ujar Masinton Pasaribu.

Lebih lanjut, ditegaskan Masinton Pasaribu, dirinya juga menilai, langkah KPK tersebut justru mengindikasikan bahwa lembaga antirasuah bersikap politis.

Karena itu,dirinya menilai sudah tepat imbauan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda proses hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2018.

“Kepolisian dan kejaksaan juga bisa menahan diri. Ini kan supaya tidak terganggu. Supaya KPK tidak disangka ikut main politik,” tegas Masinton Pasaribu yang juga politisi PDI Perjuangan itu.

Selanjutnya, Masinton Pasaribu juga menjelaskan, dirinya juga mengktitik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang sudah mengumbar terlebih dahulu rencana penetapan tersangka terhadap sejumlah calon kepala daerah.

Bahkan, menurut Masinton Pasaribu, seharusnya KPK baru boleh bersuara setelah seorang memang sudah resmi ditetapkan tersangka.

“Tidak perlu gembar-gembor,” jelas Masinton Pasaribu.

Sementara sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK akan mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang akan segera ditetapkan menjadi tersangka.

Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga  mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda segala proses hukum terhadap para calon kepala daerah untuk menghindari kegaduhan politik.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan pengusutan korupsi calon kepala daerah. Bahkan, pada Jumat 16 Maret 2018 kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan calon gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mulai membuktikan janjinya, mengungkap nama calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

loading...