Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk drama politik akibat tidak menandatangani UU MD3.

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, Presiden justru menyerahkan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan Ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi saya, ini adalah laku drama politik yang jelek banget. Pak Presiden Jokowi seolah menganggap publik tidak paham,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Jumat 16 Maret 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Dahnil Anzar Simanjuntak, sejak awal proses penyusunan UU MD3 tersebut melibatkan pemerintah secara intensif. Karena itu, menurutnya telah terjadi pembodohan publik seolah menyatakan presiden tidak bersetuju dan tidak tahu menahu terkait dengan UU tersebut.

Selanjutnya, ditambah lagi imbauan agar publik melakukan gugatan Ke MK, tanpa diminta pun, publik pasti melakukan itu.

“Namun sikap Pak Jokowi sama sekali tidak mencerminkan sikap negarawan yang berani bertanggungjawab dan mencari solusi,” tegas Dahnil Anzar Simanjuntak.

Selain itu, dikatakan Dahnil Anzar Simanjuntak, padahal presiden bisa saja tidak bersepakat karena ada ancaman serius terhadap demokrasi terkait pasal-pasal di MD3.

“Mengeluarkan perppu, nah itu agaknya sikap terang dan tegas menyelamatkan demokrasi, tapi ternyata itu tidak menjadi pilihan Pak Jokowi,” ucap Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sementara sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan menolak untuk menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Pasalnya, UU tersebut terdapat unsur keresahan di tengah masyarakat.

Namun, meski tidak ditandatangani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sadar bahwa UU MD3 tetap akan berlaku pada Kamis, 15 Maret 2018, setelah disahkan oleh DPR pada Februari 2018 lalu.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR