Fahri-Hamzah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat melaporkan Fahri Hamzah ke polisi. Wakil Ketua DPR itu dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Terkait hal itu, Fahri Hamzah menuding DPP PKS lah yang menjadi dalang dibalik pelaporan di dapilnya tersebut.

Fahri Hamzah merasa kasihan dengan DPW PKS NTB. Karena, menurutnya, kader PKS di NTB dipaksa mencari kesalahan dirinya oleh DPP.

“Saya kasihan kepada teman-teman kader PKS di NTB sebab sejak akhir 2015 mereka dipaksa cari kesalahan saya dan Alhamdulillah tidak ada kesalahan. Maka, pemecatan saya tahun 2016 tidak bisa memakai kesalahan saya di tingkat kader dan Dapil NTB,” ujarnya seperti dilansir dari detik, Kamis, 15 Maret 2018.

Lebih lanjut Fahri Hamzah mengatakan, kader PKS di NTB sudah meminta maaf kepadanya dan dirinya pun sudah memaafkannya. Menurut Fahri Hamzah, pelaporan itu merupakan bentuk ketaatan dari kader PKS di NTB terhadap DPP.

“Sekarang, mereka ditekan lagi oleh DPP supaya melaporkan saya. Mereka sudah minta maaf dan saya maafkan. Tapi sebagai ketaatan mereka, mereka harus ikut DPP,” jelasnya.

Fahri Hamzah pun meminta DPP PKS untuk menghentikan tekanan kepada para kader. Sebab, menurutnya, proses hukum yang dirinya ajukan adalah masalah pribadi, bukan institusi.

“Saya meminta agar DPP PKS menghentikan segala tekanan kepada kader, karena kasus hukum yang saya ajukan adalah kasus pribadi, tidak terkait dengan institusi dan kader,” kata Fahri Hamzah.

Selain itu, Fahri Hamzah juga mengaku tidak masalah jika dirinya dipanggil pihak kepolisian terkait laporan dari DPW PKS NTB tersebut. “Santai saja,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu, 14 Maret 2018, DPW PKS NTB melaporkan Fahri Hamzah ke polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik PKS. Pihak kepolisian saat ini masih mempelajari laporan itu.

Meski demikian, Kabid Humas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti enggan menjelaskan secara detail mengenai pernyataan Fahri Hamzah yang dipermasalahkan oleh DPW PKS NTB.

“Iya, sudah kita terima laporannya,” ujar AKBP Tri Budi Pangastuti.

“Tentang materinya, sekarang masih dipelajari ya, kemarin yang dilaporkan itu masalah pencemaran nama baik dan fitnah di media elektronik,” sambungnya. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR