Tommy-Soeharto
Tommy Soeharto. (foto: Dok. Bisnis Surabaya)

SOLO, harianpijar.com – Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) menginginkan adanya perubahan dalam sistem pemilihan gubernur. Dirinya menilai, gubernur seharusnya dipilih langsung oleh presiden.

Menurut Tommy Soeharto, presiden lebih baik memilih langsung para gubernur, namun proses pemilihannya tidak sepenuhnya diputuskan oleh presiden. Presiden nantinya akan memilih nama-nama calon gubernur yang diajukan oleh DPRD setempat.

“Tetapi pemilihannya tidak wewenang penuh daripada presiden. Pemilihannya diusulkan oleh DPRD setempat. Misalnya DPRD kirim 10 nama, presiden memilih di antara sepuluh nama tersebut,” kata Tommy Soeharto seusai menutup Rapimnas ke-III Partai Berkarya, di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 11 Maret 2018.

Lebih lanjut Tommy Soeharto mengatakan, posisi gubernur yang merupakan perpanjangan tangan presiden membuat pemilihannya harus langsung dilakukan oleh presiden. Karena, menurutnya, kedudukan gubernur setingkat dengan menteri, yang juga dipilih langsung oleh presiden.

“Lain dengan menteri, yang bisa presiden secara bebas memilih menteri tersebut secara prerogatif,” ujar Tommy Soeharto.

Pemilihan gubernur tidak perlu dilakukan secara langsung oleh rakyat, seperti yang saat ini diterapkan. Pasalnya, pemilihan kepala daerah secara langsung, menurut Tommy Soeharto, membuat Indonesia layaknya negara federal.

Selain itu, Tommy Soeharto berpandangan pemilihan gubernur secara langsung oleh presiden bukan berarti tidak demokratis. Dirinya pun lantas membandingkan dengan pemilihan camat yang ditunjuk oleh bupati ataupun wali kota.

“Kalau dipikir negara federal bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau terus itu dikatakan tidak demokratis, kalau mau demokratis, mengapa camat tidak dipilih langsung,” tandasnya.

Seperti diketahui, pemilihan kepala daerah secara langsung berawal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata menjadi persoalan.

Pada 26 September 2014 lalu, DPR yang mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Namun, keputusan itu tidak berjalan mulus karena menuai banyak kritikan dan penolakan dari berbagai pihak.

Selanjutnya, Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Adapun perppu yang diterbitkan antara lain, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perppu ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dan, Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inti Perppu tersebut adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. (cnn)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR