Fadli-Zon
Fadli Zon. (foto: Dok. Istimewa)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang diwakilkan oleh Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Hanfi Fajri, melaporkan tiga orang yang dituduh menyebut dirinya sebagai pembuat hoax ke Polisi.

Adapun ketiga orang yang dilaporkan itu adalah Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, aktivis Progress 98 Faizal Assegaf, dan pemilik akun Twitter Husein Alwi.

Berdasarkan pantauan, Hanfi Fajri bersama tiga rekannya terlihat keluar dari kantor Bareskrim Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, sekira 19.30 WIB, Jumat, 9 Maret 2018.

“Saya dari Kepala Tim Lembaga Advokasi Gerindra dalam menangani laporan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Raja Juli Antoni dan Faizal Assegaf terkait rangkaian tindak pidana Ananda Sukarlan yang telah menyebar luaskan kepada publik atau kepada jejaring sosial,” jelas Hanfi Fajri kepada awak media.

Hanfi Fajri mengatakan, Fadli Zon merasa dirugikan atas tweet yang diposting Raja Juli Antoni dalam akun Twitter-nya dan pernyataan Faizal Assegaf di salah satu media online.

“(tweet tersebut) Telah menimbulkan kebencian kepada Fadli Zon, yaitu berita bohong. Ucapan itu memberi efek pelabelan (pembuat hoax) bagi Fadli Zon,” kata Hanfi Fajri.

Tweet Raja Juli Antoni yang dinilai telah merugikan Fadli Zon adalah “Bro @anandasurkarlan akan dilaporkan ke polisi oleh tukang buat hoax tiap hari. Kita support bro @anandasukarlan. Yang setuju RT pls! ” dan “Ralat : Yg benar bkn buat hoax tiap hari. Tapi buat hoax minimal 3 kali sehari. Kayak minum obat. Oh.. Oh siapa dia. Tebak ayo.. #katateman“.

Sedangkan pernyataan Faizal Assegaf yang dipermasalahkan Fadli Zon adalah “Saya menemukan di sana ada arsitek-arsitek penyebab hoax, di antaranya yang disebut dengan dalang intelektual ya Fadli zon dan lain-lain”.

Sementara itu, laporan dari Fadli Zon ini diterima Bareskrim Polri dengan nomor: LP 334/III/2018/Bareskrim tertanggal 9 Maret 2018.

Raja Juli Antoni dan dua orang lainnya diduga melanggar tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan elektronik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 310 KUHP Jo 311 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 3 dan atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR