Masinton-Pasaribu
Masinton Pasaribu. (foto: Media Indonesia)

JAKARTA, harianpijar.com – Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyebut, ada sejumlah calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 yang terindikasi terlibat korupsi menimbulkan keresahan baik di kandidat sendiri maupun masyarakat, menuai kritikan dari Anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

Menurut Masinton Pasaribu, dirinya mempertanyakan mengapa KPK tidak bertindak sebelum calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pernyataan Agus ini merusak sistem demokrasi. Kita mendukung penegakkan hukum, tapi penegakkan itu jangan sampai merusak tatanan proses demokrasi elektoral melalui pilkada ini,” kata Masinton Pasaribu saat dikonfirmasi, Rabu, 7 Maret 2018.

Lebih lanjut, menurut Masinton Pasaribu, pernyataan Agus Rahardjo ibarat pisau bermata dua, di satu sisi seakan-akan sedang melakukan supremasi dan penegakan hukum. Namun, disisi lainnya KPK sedang berpolitik dan menjadi alat politik.

Karena itu, dirinya menilai pernyataan KPK tersebut dinilai terlambat karena pasangan calon kepala daerah telah ditetapkan KPU.

“Jika KPK ingin berkontribusi melahirkan pejabat yang bersih, seharusnya KPK sudah bertindak menetapkan status hukum bakal calon peserta pilkada sebelum ditetapkannya secara resmi menjadi pasangan calon oleh KPU,” tegas Masinton Pasaribu.

Masinton Pasaribu berpendapat jika ada calon kepala daerah yang terindikasi seharusnya KPK membiarkan saja proses demokrasi berjalan terlebih dahulu, setelah proses pilkada selesai KPK dipersilahkan melanjutinya. Karena, peran dan pelibatan KPK dalam tahapan Pilkada sudah diatur jelas dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 74.

“Jika KPK menemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan pasangan calon silahkan ditindak dan diproses hukum oleh KPK sehari setelah pelaksanaan pencoblosan,” tandasnya. (Rep)

loading...