Yusril-Ihza-Mahendra-1
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (foto: Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak akan mendukung koalisi pemerintahan yang mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 mendatang.

Bahkan, menurut Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, partainya siap mendukung kotak kosong jika Pilpres 2019 hanya memunculkan capres tunggal.

“Kalau pilpres kembali ke calon tunggal atau mengulang 2014, kecenderungan saya adalah PBB lebih baik jadi leader oposisi. Bahkan, kalau calon tunggal, PBB lebih baik dukung kotak kosong saja. Jelas warna PBB seperti apa, jangan tergoda pada kekuasaan,” kata Yusril Ihza Mahendra seusai Rapat Pleno KPU di Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018 malam.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya melihat kecenderungan akan adanya calon tunggal pada pilpres 2019 mendatang. Atau setidaknya hanya akan mengulang pilpres 2014 silam, yang hanya menampilkan dua pasangan calon.

Terlebih lagi, menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu semakin memperbesar kemungkinan adanya calon tunggal tersebut.

Meskipun demikian, kata Yusril Ihza Mahendra, kemungkinan calon tunggal masih bisa dipatahkan dengan adanya poros ketiga selain poros Jokowi dan Prabowo Subianto.

Namun, untuk membangun poros baru tersebut tentu tidak lah mudah. Pasalnya, berdasarkan hasil Pemilu 2014, ambang batas pencalonan presiden cukup tinggi, yakni 20 persen suara.

“Menurut saya, ini tidak masuk akal dan kami kalah di MK meskipun kami tidak setuju hal itu. Kalau misalnya calon tunggal barangkali PBB akan kampanye dukung kotak kosong dan jadi kekuatan oposisi utama di republik ini,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, PBB sendiri baru ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dan mendapatkan nomor urut 19 setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan seluruh permohonan PBB.

Bawaslu membatalkan keputusan KPU tanggal 17 Februari 2018 Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 yang menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPR kabupaten/kota tahun 2019. (nuch/rep)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR