Arief-Hidayat
Ketua majelis hakim sidang uji materi UU Ormas, Arief Hidayat. (foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

JAKARTA, harianpijar.com – Dalam sidang pleno uji materi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang digelar hari ini, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memperkenankan saksi ahli dari pemohon, yakni pihak GNPF MUI, untuk bersaksi di persidangan.

“Saksi ahli dari pemohon belum bisa kita dengarkan keterangannya,” kata Ketua Majelis Hakim sidang uji materi UU Ormas Arief Hidayat, Selasa, 6 Maret 2018.

Lebih lanjut Arief Hidayat mengatakan, pihaknya beralasan saksi ahli dari GNPF MUI baru menyerahkan makalah keterangan tertulis kepada majelis hakim pagi ini. Seharusnya, makalah keterangan tertulis tersebut diserahkan selambat-lambatnya dua hari sebelum sidang digelar.

Karena itu, majelis hakim memberi kesempatan pemohon untuk menghadirkan kembali saksi ahli pada persidangan berikutnya.

Sementara, persidangan kali ini digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli dari pemohon dan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Lain itu, persidangan juga mendengarkan keterangan dari pihak DPR.

Setelah larangan bersaksi kepada pihak pemohon, majelis hakim kemudian melanjutkan sidang dengan pemaparan dari DPR yang diwakili anggota Komisi III Arteria Dahlan. Selanjutnya, majelis hakim juga mendengarkan keterangan dari pihak terkait yang diwakili Forum Advokat Pengawal Pancasila dan LBH Pembela Pancasila.

Kuasa hukum pemohon M Kamil Pasha, seusai persidangan mempertanyakan keputusan majelis hakim tersebut. Dirinya menyebut menurut perundang-undangan, makalah keterangan tertulis saksi ahli hanya dibutuhkan jika saksi ahli tidak dapat dihadirkan.

“Meskipun begitu kami menghormati keputusan majelis dari Mahkamah Konstitusi yang mulia sehingga kita akan ajukan lagi untuk saksi ahli tersebut pada persidangan berikutnya,” ujar M Kamil Pasha.

Majelis hakim pun memutuskan untuk menggelar sidang lanjutan pada Selasa, 20 Maret 2018 mendatang dengan agenda sidang kembali mendengarkan keterangan saksi ahli pemohon, DPR, dan dua ormas selaku pihak terkait.

Sebelumnya, pada 15 Januari 2018 lalu, GNPF MUI mengajukan gugatan terhadap UU Ormas ke MK. GNPF MUI menganggap UU Ormas bisa mengancam kebebasan berekspresi dan HAM.

Menurut GNPF MUI, Pasal 1 angka 6 sampai dengan 21, kemudian Pasal 62 ayat (3), Pasal 80 A, Pasal 82 A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor16 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945. Pernyataan tersebut GNPF MUI cantumkan dalam petitum kepada majelis hakim MK. (cnn)

loading...