Puan-Maharani
Puan Maharani. (foto: Dok. Setkab)

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani ikut menanggapi laporan yang dibuat ACTA terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman.

Menurut Puan Maharani, pertemuan Presiden Jokowi dengan partai politik di Istana masih dalam tahap wajar dilakukan.

“Sudah sewajarnya kalau Presiden bersilaturahmi dengan partai-partai politik atau ketua umum-ketua umum partai politik,” kata Puan Maharani saat dikonfirmasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta baru-baru ini.

Lebih lanjut, dijelaskan Puan Mahrani, hal itu sebagai upaya untuk menjalin komunikasi dengan partai politik yang ada. Lain itu, dirinya juga menilai tidak ada pelanggaran apa pun dari pertemuan antara Presiden dengan partai politik.

“Yang sebelah mana ya. Menurut saya sebagai Presiden tentu saja beliau mempunyai hak untuk bertemu dengan rakyatnya, apakah rakyatnya berasal dari partai politik,” ujar Puan Mahrani.

Meskipun demikian, dirinya menolak untuk memberikan tanggapan terkait isi pembahasan pertemuan Presiden Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diduga menyangkut pemenangan Presiden pada Pilpres 2019.

“Kalau itu saya nggak tahu, kan nggak ikut pembahasannya,” tuturnya.

Puan Maharani mengatakan, PDIP sendiri juga beberapa kali bertemu Presiden Jokowi di Istana. Bahkan, berbagai macam isu pun dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari isu yang terkini hingga pembicaraan ringan.

“Semuanya kita bicarain, enggak tergantung dengan temanya apa. Tergantung pertemuannya pada waktu itu pembicaraannya apa. Kadang-kadang juga tidak ada pembicaraan, makan pisang goreng sambil minum teh. Kadang-kadang juga ngobrol-ngobrol ngalur-ngidul enggak karuan,” kata Puan Maharani.

Sementara itu, selain PSI, Presiden Jokowi juga menerima kehadiran partai politik peserta pemilu lainnya. Yang terbaru, Partai Perindo bertemu Presiden Jokowi di Istana pada Senin, 5 Maret 2018. (Rep)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR