Mukhamad-Misbakhun
Mukhamad Misbakhun. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan rencana tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) untuk melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) salah alamat.

“Ombudsman atau ORI adalah lembaga untuk menampung pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik oleh negara. Istana Negara bukanlah domain pelayanan publik karena Istana tidak mengadakan pelayanan publik,” kata Misbakhun melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 4 Maret 2018 malam.

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi pernyataan tim ACTA yang berencana ingin melaporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman lantaran Presiden menerima tamu pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara.

Menurut Misbakhun, Istana Negara adalah tempat Presiden menjalankan kegiatan protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu yang bersifat resmi ataupun informal.

Baca juga: Diduga Maladministrasi, ACTA Akan Laporkan Pertemuan Presiden dan PSI ke Ombudsman

“Penggunaan fasilitas negara seperti istana bagi kepentingan Presiden untuk urusan resmi ataupun pribadi, bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman,” ujar¬†Misbakhun yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu.

Lebih lanjut, terkait dugaan mal-administrasi karena Presiden Jokowi membahas soal politik dengan partai politik di Istana Negara, Misbakhun menilai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol di Istana Negara bukanlah hal baru.

Misbakhun pun mencontohkan, Presiden Jokowi pernah menerima tamu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta para elite parpol lainnya secara terpisah di Istana Negara.

“Bahkan Presiden Jokowi juga pernah menerima pimpinan PKS di Istana Negara, pernah menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Istana Bogor,” jelasnya.

Selain itu, Misbakhun juga mengingatkan pihak-pihak yang pernah diundang Presiden Jokowi atau bertamu kepada Presiden di Istana Negara untuk dapat menjaga ucapannya soal pertemuan di ranah publik.

Hal itu, menurutnya, agar isi pertemuan tidak disalahartikan hingga menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. (Ant)

loading...