Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

BOGOR, harianpijar.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Profesor Mahfud MD ikut menyoroti wacana pencalonan Jusuf Kalla (JK) menjadi Wakil Presiden di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Lain itu, wacana itu muncul akibat adanya perdebatan tentang Pasal 7 UUD 1945 yang menyebut Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sementara, sejumlah kalangan menyatakan Jusuf Kalla (JK) bisa ikut Pilpres lagi dengan mengacu aturan itu. Selain itu, kalangan lainnya menyatakan politikus senior asal Sulsel itu sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk ikut pilpres.

“Lalu sekarang muncul tanggapan JK kan sudah dua kali, dulu sudah pernah dan sekarang. Lalu mau nyalon lagi. Ada yang bilang tidak, itu semantik. Semantiknya bisa diperdebatkan,” kata Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi media wartawan se-Indonesia yang diselenggarakan oleh MKRI di gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi, di Cisarua Bogor, belum lama ini.

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menegaskan, selain semantik, dalam perdebatan hukum, ada juga pola historik. Jika perdebatan menggunakan pola historik, Jusuf Kalla (JK) dipastikan tidak bisa kembali mencalonkan diri. Bahkan, menurutnya Historik itu ada dalam 12 buku yang diterbitkan MK.

“Dikatakan di situ pokoknya dua kali, tidak peduli berturut-turut atau tidak. Itu historik. Filosofinya kekuasaan itu dibatasi oleh lingkupnya dan waktunya,” tegas Mahfud MD.

Selanjutnya, juga dikatakan Mahfud MD, apabila nantinya Jusuf Kalla (JK) benar-benar diperbolehkan maju, maka hal ini nantinya akan berdampak sistemik.

“Ini bisa ramai jika ditafsirkan Pak Jusuf Kalla boleh, mungkin pak SBY juga harus boleh dan dia juga sudah siap-siap ini. Tapi kita lihat saja perkembangannya,” tandas Mahfud MD.

loading...