Yusril-Ihza-Mahendra
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. (foto: Tribunnews/ Fransiskus Adhiyuda)

JAKARTA, harianpijar.com – Persaudaraan Alumni 212 bersama organisasi Islam lainnya akan mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai salat Jumat. Lain itu, mereka menuntut agar KPU bisa meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) masuk sebagai partai peserta Pemilu 2019.

“Tuntutannya simpel, kami menuntut keadilan untuk PBB,” kata Kepala Bidang Kebangsaan Persaudaraan Alumni 212 Nur Sukma kepada awak media, Jumat, 2 Maret 2018.

Menurut Nur Sukma, aksi ini juga akan diikuti GNPF Ulama, Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI). Selanjutnya, mereka ingin menuntut KPU agar tak berbuat zalim kepada umat Islam.

“Kami melihat ketidakberesan di KPU. Apakah kesalahan itu disengaja atau tidak menyebabkan perlu dibuktikan Prof Yusril (Ketua Umum PBB-red),” ucap Nur Sukma.

Lebih lanjut, Nur Sukma mengatakan, akan ada ribuan massa yang akan ikut menuntut KPU siang ini. Selain itu, ada juga ulama yang juga ikut turun menghadiri acara tersebut.

“Mayoritas ulamanya datang dari Jabodetabek. Jam start jam 2 bada’ Jumat ada beberapa mungkin yang sudah salat Jumat di Sunda Kelapa,” ujarnya.

Sementara berdasarkan informasi terkumpul, massa diperkirakan akan bergerak dari Masjid Sunda Kelapa ke Kantor KPU di kawasan Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Sedangkan, menurut Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat Kompol Suyatno, pihaknya akan mengamankan acara aksi tersebut.

“Setiap ada kegiatan masyarakat kita akan lakukan pengamanan. Pengamanan dilakukan sesuai dengan informasi massa,” kata Kompol Suyatno saat dikonfirmasi.

Meskipun demikian, Kompol Suyatno enggan merinci personel yang diterjunkan. Namun, menurutnya dipastikan polisi akan berada di dua titik, yakni Masjid Sunda Kelapa dan Kantor KPU.

“Kalau personel kurang akan dilakukan penebalan. Kami lihat situasi kondisi di lapangan,” sebutnya.

Seperti diketahui, PBB tidak diloloskan menjadi partai peserta Pemilu 2019 oleh KPU. Pasalnya, menurut KPU, PBB tidak memiliki anggota memadai di Kabupaten Manokwari Selatan. Saat ini PBB dan KPU tengah menjalani persidangan di Bawaslu.

SUMBERCNNIndonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR