Tjahjo-Kumolo-1
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

AMBON, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat untuk bersama melawan politik uang. Menurutnya, politik uang harus dihilangkan agar kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2018 amanah.

“Politik uang itu racun demokrasi, karena politik uang tidak akan menghasilkan kepala daerah yang amanah,” kata Tjahjo Kumolo saat peringatan HUT Pemadam Kebakaran ke -99 di kota Ambon, Kamis, 1 Maret 2018.

Lebih lanjut Tjahjo Kumolo mengatakan, tahun 2018 merupakan tahun politik Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Wali Kota dan Bupati. Bahkan, tahapan konsolidasi politik sementara berlangsung, karena itu seluruh elemen masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) harus terlibat bersama dengan aparat Kepolisian dan TNI untuk menjaga pesta demokrasi.

“Seluruh elemen harus bersama menjaga pesta demokrasi memilih kepala daerah yang amanah dan mampu memimpin daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah,” ujarnya.

Tjahjo Kumolo meminta para kandidat atau calon pemimpin daerah untuk mengedepankan adu konsep, dan gagasan untuk membangun daerah. Hal itu, tentu saja jauh lebih baik daripada saling hujat atau melakukan kampaye hitam.

“Adu ide, gagasan tentunya jauh lebih baik ketimbang saling hujat atau melakukan kampanye hitam yang mengatasnamakan SARA,” kata Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo Kumolo, praktik politik uang tentu dapat merusak kehidupan demokrasi. Pendidikan politik terhadap masyarakat pun tidak tercapai dan takutnya akan terus jadi preseden buruk ke depannya.

“Jangan mengedepankan praktik politik uang, karena dibalik itu, ada kepentingan tertentu,” ujar Tjahjo Kumolo.

Selain itu, Tjahjo Kumolo juga mengakui, politik uang masih rawan terjadi dalam Pilkada. Karena itu, masyarakat diajak untuk ikut melawan atau memerangi agar jangan sampai hal tersebut terjadi.

“Pilkada yang terpenting adalah bagaimaan caranya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, jangan melakukan politik fitnah, kampanye berbau SARA dan ujaran kebencian. Karena, hal itu bisa merusak peradaban, merusak demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan yang bermanfaat,” tandasnya.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR