Mahfud-MD
Mahfud MD bersama tiga pakar hukum lain ke Istana Negara. (foto: VIVA/Agus Rahmat)

JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pandangan hukum sejumlah pakar mengenai hasil revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Salah seorang pakar yang dimintai pandangannya yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Mahfud MD bersama tiga rekan lainnya, yakni mantan Hakim MK Maruarar Siahaan, Guru Besar UGM Eddy OS Hiariej, dan praktisi Hukum Luhut Pangaribuan, memberi penilaian terkait pelibatan Polri terhadap terduga penghina anggota DPR, langkah hukum MKD, serta pasal imunitas DPR.

“Kami sampaikan pandangan kami dan masyarakat. Kami katakan Presiden punya hak dan wewenang konstitusional untuk segera mengambil keputusan, apapun itu konsekuensi dari jabatan presiden,” kata Mahfud MD saat dikonfirmasi di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 28 Februari 2018.

Meskipun demikian, Mahfud MD enggan menjelaskan secara rinci soal masukan serta pandangan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi tersebut. Dirinya hanya menyebut bahwa pilihan yang ada saat ini sama seperti pemberitaan belakangan.

Semua pilihan baik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), menandatangani hasil revisi, tidak menandatangani, dan tidak menerbitkan Perppu dibahas kelemahan dan kekuatannya.

“Biar Presiden yang menilai, menimbang, dan memutuskan. Itu wewenang sepenuhnya Presiden,” ujar Mahfud MD.

Selain itu, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya bersama pakar hukum lainnya hanya memberi pandangan dan tidak mengusulkan langkah yang seharusnya diambil Presiden.

“Kami tidak mengusulkan apa-apa. Hukum itu pilihan-pilihan yang kemudian mengikat dengan segala risikonya setelah menjadi hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan belum menandatangani hasil revisi UU MD3. Sebab, dirinya masih ingin meminta pandangan para pakar terkait sejumlah pasal yang dinilai meresahkan masyarakat.

Bahkan, Presiden Jokowi juga sempat mengatakan tidak akan menerbitkan Perppu untuk menyikapi hasil revisi beleid itu.

Seperti diketahui, pengesahan revisi UU MD3 oleh DPR dan pemerintah beberapa waktu lalu menuai protes lantaran ada sejumlah pasal yang dinilai memperluas kewenangan DPR dan mengancam kebebasan berpendapat.

Pasal-pasal yang mendapat sorotan antara lain Pasal 73 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, dan Pasal 245 tentang hak imunitas anggota dewan.

SUMBERCNNIndonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR