Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, harianpijar.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani pengaduan masyarakat mengenai dugaan korupsi di daerah.

Lain itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam negeri Sri Wahyuningsih, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Adi Toegarisman dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menandatangani perjanjian kerja sama itu disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu 28 Februari 2018.

“Inti perjanjian kerja sama ini, saya sepakat, bahwa untuk memperkuat komitmen dalam menangani korupsi di daerah, masing-masing sudah punya Protap (prosedur tetap), dan khusus untuk Irjen Kemendagri, ini dapat memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” kata Tjahjo Kumolo dalam sambutannya.

Menurut Tjahjo Kumolo, APIP itu antara ada dan tiada; pejabatnya ada tetapi tidak pernah ada action. Bahkan, dalam rapat kabinet Presiden juga pernah menyinggung apakah inspektorat itu ada atau tidak.

“Jujur, APIP itu antara ada dan tiada; pejabatnya ada tetapi tidak pernah ada action. Presiden juga menyinggung, apakah inspektorat itu ada atau tidak, apalagi dengan semakin banyaknya OTT (operasi tangkap tangan),” ucap Tjahjo Kumolo.

Sementara, menurut Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, selama ini aparat pemerintah di daerah mengeluhkan pengawasan yang dilakukan oleh polisi. Keberadaan perjanjian kerja sama tersebut, akan memperlancar penindakan kasus korupsi di daerah.

“Tentunya ada keluhan dari kepala daerah, karena merasa dimata-matai; sehingga kita tidak berani melaksanakan program-program pemerintah. Banyak yang macet dan terhambat karena ada yang memihak, jadi tidak nyaman,” kata Ari Dono.

Lebih lanjut, Ari Dono juga menjelaskan, Polri berharap ada sosialisasi dan pelatihan bersama antara APH dan APIP guna memperkuat jalinan kerja sama.

“Kita perlu ada pelatihan bersama sehingga sama-sama kita paham untuk melihat cara pandang kita terhadap tindak pidana korupsi itu seperti apa, lalu langkah-langkahnya apa. Mungkin bisa kita gelarkan bersama di setiap daerah,” jelas Ari Dono.

loading...