Ahok
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (foto: instagram/basukibtp)

JAKARTA, harianpijar.com – Upaya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus penistaan agama menuai beragam reaksi. Lain itu, PK yang diajukan dikhawatirkan akan membuat polemik baru.

Sementara, Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Gatot Saptono alias Al Khaththath khawatir Ahok bisa menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2019 mendatang, jika PK yang diajukan dikabulkan oleh hakim. Karena itu, dirinya mendesak hakim untuk menolak PK yang diajukan Ahok tersebut.

Menurut pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez, dugaan Al Khaththath terlalu mengada-ada. Bahkan, menurutnya, peluang Ahok maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2019 sangat lah kecil.

“Itu alasan yang mengada-ngada saya kira. Tidak mungkin itu, karena kecil kemungkinan Ahok akan maju,” kata Arya Fernandez saat dikonfirmasi, Selasa, 27 Februari 2018.

Lebih lanjut, menurut Arya Fernandez, Ahok tidak mungkin ikut dalam kontestasi Pilpres 2019 karena masih menjalani hukuman. Selain itu, Ahok juga divonis bersalah dalam kasus penistaan agama dengan hukuman penjara dua tahun.

Sementara, jika PK yang diajukan oleh Ahok dikabulkan hakim, Ahok juga dinilai tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik. Bahkan Arya Fernandez melihat proses konsolidasi Pilpres 2019 sudah dimulai sebelum Ahok mengajukan PK.

Tak hanya itu, batas waktu pendaftaran capres dan cawapres pada Agustus 2018 juga dinilai akan membuat peluang Ahok ikut pilpres menjadi sangat tipis.

“Pembicaraan antara partai koalisi sudah akan dimulai beberapa bulan ke depan. Karena Ahok masih di Rutan, bagaimana mungkin ikut kontestasi atau ikut proses pembahasan,” ujar Arya Fernandez.

Selanjutnya, Arya Fernandez mengatakan, Ahok sulit kembali menjadi politisi karena statusnya merupakan narapidana.

Karena, menurutnya, berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam pasal 10 huruf n PKPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pilpres tahun 2014 menyatakan capres atau cawapres tidak boleh pernah dipidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Sedangkan Ahok dijatuhkan hukuman dua tahun penjara karena dinilai melanggar pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

“Butuh waktu bagi orang yang terkena pidana. Tidak bisa langsung aktif,” kata Arya Fernandez.

Selain itu, Arya Fernandez menilai polemik yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu juga menjadi pertimbangan khusus terhadap Ahok di pilpres.

Dirinya merasa yakin Ahok tidak akan ikut pilpres karena mempertimbangkan kemungkinan polemik serupa terjadi kembali.

Seperti diketahui, Ahok resmi mengajukan PK ke Mahkamah Agung pada 2 Februari lalu. Putusan Buni Yani yang menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian menjadi alasan yang mendasari Ahok mengajukan PK.

loading...