Fadli-Zon
Fadli Zon. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak mempermasalahkan Peraturan KPU yang melarang calon atau partai politik memasang foto tokoh nasional dalam alat peraga kampanye di Pilkada 2018.

Menurut Fadli Zon, dirinya menduga tujuan KPU melarang hal tersebut agar tokoh seperti Soekarno, Soeharto, atau tokoh Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak disalahgunakan kandidat maupun partai politik.

“Saya kira itu sih baik-baik saja,” kata Fadli Zon saat dikonfirmasi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2018.

Lebih lanjut, dijelaskan Fadli Zon, seharusnya KPU tidak perlu mengatur hal tersebut secara jauh karena bukan persoalan substansial. Karena, dalam iklim demokrasi tidak semua hal dianggap perlu diatur.

“Cuma kalau maksudnya ini memberi penghargaan mereka supaya tidak disalahgunakan ya itu juga menurut saya bagus,” ujar Fadli Zon.

Sementara, Ketua Bappilu PKB Daniel Johan menilai bahwa aturan itu harus disosialisasikan secara luas karena tokoh nasional tersebut memiliki nilai historis dengan kandidat maupun partai.

“Jangan sampai pelarangan membuat kesan tokoh-tokoh bangsa ini jadi seperti tokoh terlarang,” kata Daniel Johan.

Menurut Daniel Johan, pelarangan ini tidak akan berdampak terhadap hasil pemilihan melainkan hanya akan menimbulkan gangguan psikologis di tengah kontestan maupun simpatisan partai.

“PKB akan jelaskan ke kader-kader. Cuma khawatir ada kader yang tetap pasang karena rasa cinta dan hormat itu,” ujarnya.

Sedangkan KPU melarang partai politik memasang wajah dan/atau nama presiden dan wakil presiden serta tokoh nasional yang bukan pengurus partai ke dalam alat peraga kampanye.

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, larangan itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama kampanye.

Bahkan, ada beberapa tokoh yang dilarang oleh KPU, yakni mantan presiden Soekarno, mantan presiden Soeharto, mantan Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman, mantan presiden BJ Habibie, pendiri NU KH Hasyim Ashari, dan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan.

Wahyu Setiawan mengatakan, larangan ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan tersebut ada di Pasal 29 PKPU tentang desain dan materi bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota atau yang dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.

Sementara, aturan itu menjelaskan parpol dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

SUMBERCNNIndonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR