machfud
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

BOGOR, harianpijar.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D mengingatkan perbuatan melakukan¬† “sweeping” yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu adalah perbuatan melanggar undang-undang.

“Sweeping atas nama apapun tidak boleh, itu melanggar undang-undang,” kata Mahfud MD saat memberikan paparan dalam acara sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Dewan Pers. di Bogor, Jawa Barat, Selasa 27 Februari 2018.

Menurut Mahfud MD, dicontohkan ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan memakai pakaian natal bagi pekerja muslim itu haram. Lantas ada yang melakukan “sweeping” kepada para pekerja tersebut merupakan tidak pelanggaran hukum.

“Orang yang melakukan sweeping itu bisa dihukum,” ucap Mahfud MD.

Lebih lanjut, juga dijelaskan Mahfud MD, yang boleh melakukan penegakan hukum di dalam negara ini hanya dua yakni Polisi dan Tentara (TNI). Menurutnya, tugas TNI menegakkan hukum apabila ada yang mengancam ketahanan negara, dan tugas Polisi menegakkan hukum bagi yang melanggar keamanan dan ketertiban di masyarakat.

“Hukum itu ada polisi dan TNI,” jelas Mahfud MD.

Selanjutnya, Mahfud MD juga menegaskan, jika ada yang melakukan “sweeping” di suatu wilayah, dan polisi tersebut diam saja atau tidak melakukan upaya. Masyarakat dapat memberitahukan kepada polisi jika perbuatan tersebut tidak boleh.

“Kalau polisinya diam, kasih tahu polisinya sweeping itu tidak boleh dilakukan,” tegas Mahfud MD.

Sementara, Mahfud MD yang menjadi salah satu narasumber dalam sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia, juga memaparkan tentang konstitusi sebagai penjabaran dari ideologi yang memiliki subtansi untuk melindungi hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan.

Menurut nya, Konstitusi dalam berdemokrasi adalah sebagai penyeimbang antara demokrasi dan nomokrasi. Bahkan, dalam paparannya Mahfud MD juga menjelaskan undang-undang dapat ditindak kembali apabila berlawanan dengan undang-undang di atasnya yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara, salah satu peserta sosialisasi menanyakan beberapa kasus di wilayah banyak peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah di daerah bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Karena itu, Mahfud mengatakan, banyaknya perda yang bertentangan ini menimbulkan reaksi di masyarakat, bahkan ada yang melakukan “sweeping”.

SUMBERAntara
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR