Tjahjo-Kumolo
Tjahjo Kumolo. (foto: dok. Kemendagri)

YOGYAKARTA, harianpijar.com – Pelarangan pemasangan foto presiden ketika kampanye dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dianggap tak relevan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut ditampilkannya foto presiden itu sah-sah saja.

“Kok masang foto Bung Karno (Presiden pertama Indonesia Soekarno) enggak boleh. Dia kan bukan milik PDI Perjuangan, tapi milik semua. Gus Dur (Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid) juga milik semua,” kata Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Selasa, 27 Februari 2018.

Lebih lanjut Tjahjo Kumolo menjelaskan, foto Bung Karno sebagai proklamator boleh digunakan seluruh warga Indonesia, meski putrinya merupakan petinggi PDIP. Bahkan, pemasangan foto juga tidak perlu menunggu momen tertentu. Begitu pun dengan foto Gus Dur.

Menurut Tjahjo Kumolo, dirinya tidak melihat adanya tendensi penggalangan dukungan dari kelompok tertentu terkait pemasangan foto Bapak Pluralisme itu.

“Sama seperti partainya Mas Tommy (Hutomo Mandala Putra, putra Presiden ke-2 Indonesia Soeharto). Masa enggak boleh pasang foto bapaknya,” ujar Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo mengaku telah mengomunikasikan hal tersebut pada kolega partai politik. Bahkan, dirinya menyarankan mereka yang tidak menyepakati PKPU menuntut perubahan pada regulasi tersebut.

“Silakan saja judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saya sudah sampaikan kepada teman partai,” jelasnya.

Sementara itu, KPU telah menyosialisasikan aturan terkait alat peraga kampanye yang memasang foto tokoh nasional, termasuk presiden.

Lain itu, pemasangan foto hanya terbatas pada pengurus partai politik terkait. Hal itu telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bakal diberlakukan September 2018.