Sidang-PK-Ahok
Sidang pemeriksaan berkas PK Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Senin, 26 Februari 2018. (foto: detik/Agung Pambudhy)

JAKARTA, harianpijar.com – Putusan hakim pada perkara Buni Yani menjadi dasar pihak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus penodaan agama. Jaksa mengatakan perkara Buni Yani dan perkara Ahok merupakan delik yang berbeda.

“Perkara Buni Yani dan perkara terpidana ini adalah dua delik yang berbeda,” kata jaksa Sapto Subroto di gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2018.

Menurut jaksa, perbedaan yang dimaksud adalah putusan Buni Yani terkait tindak pidana mengedit informasi elektronik/dokumen elektronik yang ancaman pidananya diatur dalam UU ITE. Sedangkan Ahok telah divonis bersalah terkait kasus penodaan agama.

Baca juga: Sidang Pemeriksaan Berkas PK Ahok Selesai 10 Menit

“Kasus Buni Yani terbukti melakukan tindak pidana mengunggah data elektronik yang bukan miliknya. Ini tidak ada sangkut pautnya, ini di satu karena penodaan agama dan satu (terkait) elektronik,” ujar jaksa anggota Ardito Muwardi.

“Pembuktian di Buni Yani sama sekali tidak menggangu pembuktian di tempat Ahok begitu pun sebaliknya,” lanjutnya.

Sementara itu, menurut kuasa hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur, alasan pihaknya mengajukan PK salah satunya terkait dengan kasus Buni Yani. Dirinya mengatakan ada hal kontradiktif antara pertimbangan majelis hakim dan putusan.

Baca juga: Pakar Hukum: Putusan Kasus Buni Yani Tak Bisa Jadi Bukti Baru dalam PK Ahok

“Yang kami gunakan salah satunya alasan kekhilafan hakim, ada juga alasan mengenai putusan terkait putusan Buni Yani,” kata Josefina Agatha Syukur.

Seperti diketahui, Buni Yani dijatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara karena terbukti melawan hukum mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI. Postingan itu berupa potongan video Ahok pada 27 September 2016.

Sedangkan Ahok dijatuhkan hukuman dua tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. (nuch/det)

loading...