ahok
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (foto: Antara)

JAKARTA, harianpijar.com – Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir mengatakan putusan hakim terhadap Buni Yani tidak bisa dijadikan sebagai bukti baru (novum) oleh pihak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasalnya, menurut Muzakir, perkara Buni Yani dan Ahok berbeda.

“Kalau putusan Buni Yani dijadikan novum, ya enggak bisa diterima, karena enggak bisa mengubah (putusan Ahok sebelumnya), dan karena enggak ada korelasi antara perbuatan Ahok dan perbuatan Buni Yani,” ujar Muzakir seperti dilansir dari Republika, Senin, 26 Februari 2018.

Muzakir mengatakan, Ahok harus membawa bukti baru dalam persidangan peninjauan kembali (PK) atas perkara penistaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara hari ini.

Adapun syarat pengajuan bukti baru yaitu bukti harus berkualitas. Bukti berkualitas merupakan bukti yang bisa mengubah putusan sebelumya.

Menurut Muzakir, putusan Buni Yani tidak bisa dijadikan bukti baru karena tidak dapat mengubah putusan kasus Ahok. Hal itu dikarenakan perkara atas perbuatan Buni Yani berbeda dengan perkara atas perbuatan Ahok.

“Sederhana saja, kalau misalnya bisa mengubah putusan, bisa diterima. Kalau enggak bisa mengubah putusan ya enggak bisa diterima, ditolak (PK-nya),” kata Muzakir.

Seperti diketahui, pada 14 November 2017 lalu, Majelis Hakim PN Bandung, Jawa Barat, menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara terhadap terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani.

Buni Yani dinilai bersalah karena telah menyebarkan video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berpidato di Kepulauan Seribu, Jakarta. (nuch/rep)