Muhammad-Al-Khaththath
Muhammad Al Khaththath. (foto: metrotvnews)

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah divonis menista agama dan menjadi terpidana. Namun, masih ada saja pihak yang khawatir dirinya akan melenggang mulus di dunia politik nasional.

Menurut Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath, dirinya mencurigai ada udang di balik batu dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) putusan kasus penistaan agama Ahok. Bahkan, dirinya juga menilai, pengajuan PK itu hanya untuk memuluskan langkah Ahok menuju kursi capres ataupun cawapres pada Pemilu 2019.

Al Khaththath mengatakan, dalam rumusannya kalau PK dikabulkan oleh Mahkamah Agung maka Ahok akan dibebaskan sehingga tidak lagi berstatus narapidana.

“(Ahok) akan melenggang ke Istana, (dia) jadi calon presiden atau wakil presiden 2019,” ujar Al Khaththath saat dikonfirmasi di Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2018.

Berdasarkan analisa tadi, Al Khaththath mengajak seluruh umat Islam, termasuk yang tergabung di Gerakan Nasional Pengawal Fatwal Ulama, FUI, dan Persaudaraan Alumni 212, untuk menolak pengajuan PK Ahok tersebut.

Dirinya pun berjanji mengajak seluruh anggota ormas Islam untuk memenuhi Jalan Gajah Mada, lokasi PN Jakarta Utara, untuk menolak PK Ahok. “Jadi gubernur aja meresahkan, apa lagi jadi presiden,” kata Al Khaththath.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Mei 2017 menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lain itu, Ahok juga tidak mengajukan banding atas putusan hakim.

Namun, setelah lebih dari enam bulan menjalani hukuman, Ahok mengajukan PK ke MA. Menurut rencana, sidang perdananya akan digelar di PN Jakarta Utara pada Senin, 26 Februari 2017.

Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Krist Ibnu menilai PK yang diajukan Ahok sudah melampaui waktu yang dibolehkan Undang-Undang MA alias expired, yakni maksimal 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut praktek politik kebencian marak digelar dan dipakai dalam Pilkada.

Menurutnya, politik kebencian yang dipakai aktor negara dan non negara untuk memecah belah masyarakat itu berdampak panjang. Ahok menjadi salah satu korbannya.

“Politik pembelahan ini membawa dampak sosial dan politik berkepanjangan,” ujar Usman Hamid saat konferensi pers di kantornya, Menteng, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018 lalu.

Menurut Usman Hamid, vonis yang diterima Ahok adalah produk politik kebencian yang akan tercatat dalam sejarah HAM Indonesia. Bahkan, menurutnya lawan politik Ahok menggunakan sentimen anti Islam untuk memenjarakannya.

Di sisi lain, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Ruma Hutajulu siap mengerahkan sebanyak satu kompi atau 100 personel untuk menjaga sidang PK Ahok di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada nomor 17, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Februari 2018.

Menurut Kombes Ruma Hutajulu, penjagaan dari Polres Jakarta Pusat itu untuk mencegah potensi ricuh yang bisa timbul selama persidangan PK Ahok. “Kami antisipasi,” tandasnya.

loading...