Yusril-Ihza-Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Pengacara Yusril Ihza Mahendra mengaku pernah diundang secara khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kasus hukum yang menjerat pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Secara khusus saya pernah diundang oleh Presiden Jokowi yang khusus beliau menanya Habib Rizieq ini,” kata Yusril Ihza Mahendra saat dikonfirmasi di Gedung Transmedia, Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2018.

Lebih lanjut, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pertemuan itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, sekira Juni 2017, beberapa bulan setelah Rizieq Shihab meninggalkan Indonesia ke Arab Saudi.

Seperti diketahui, Rizieq Shihab pergi ke Arab Saudi menjelang penetapan tersangka dalam kasus dugaan chat berkonten pornografi oleh kepolisian.

Selanjutnya, menurut Yusril Ihza Mahendra, pertemuan yang dilakukan empat mata itu membahas pokok kasus hukum yang melibatkan Rizieq Shihab. Bahkan, sudah menceritakan seluruh hal secara detail kasus itu kepada Presiden Jokowi.

“Beliau nanya, ‘Prof sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Habib Rizieq ini’. Dan saya ceritakan semua,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, Yusril Ihza Mahendra juga mengaku manawarkan tiga solusi kepada Presiden Jokowi agar masalah Rizieq Shihab ini selesai, yakni memerintahkan polisi menerbitkan SP3, memberikan amnesti, atau memberikan abolisi.

“Dan saya mengatakan yang paling baik dilakukan adalah amnesti. Kalau SP3, polisi kehilangan muka. Kalau SP3, benarkan mentersangkakan Habib tidak ada buktinya,” tuturnya.

Sedangkan, amnesti tidak dengan mudah dilakukan karena memerlukan pertimbangan DPR. Karena itu, Yusril Ihza Mahendra menilai langkah tersebut merupakan bentuk kebesaran jiwa Presiden Jokowi.

“Dia tahu ada kasus pidana yang belum tentu terbukti atau tidak, tapi presiden mengatakan ‘udah kita amnesti’. Jadi dianggap kasus itu tidak pernah ada,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, usai pertemuan itu Presiden Jokowi berencana membahas masukan untuk menerbitkan amnesti kepada Rizieq Shihab dengan seluruh anak buahnya.

“Pada waktu itu beliau mengatakan seminggu lagi kita ketemu lagi. Tapi sampai hari ini tidak ketemu lagi,” ujarnya.

Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra menilai Presiden Jokowi tidak Islamofobia. Sikap Presiden Jokowi selama ini hanya merupakan bentuk kegagalan memahami agama Islam dan Pancasila.

Salah satu kegagalan itu terlihat ketika Presiden Jokowi menyebut agama harus dipisahkan dari negara dan politik. Padahal dalam sejarah mengatakan Pancasila merupakan kompromi antara dua golongan, yakni golongan agama dan nasionalis.

“(Jokowi) misunderstanding terhadap Islam, iya. Bahkan misunderstanding terhadap Pancasila,” tegas Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menilai Rizieq Shihab memiliki banyak manfaat jika berada di Indonesia. Bahkan, banyak hal yang bisa didiskusikan dengan imam besar FPI itu jika dirinya ada di Indonesia.

loading...