Wiranto
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. (foto: Metrotvnews)

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait penunjukkan perwira tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Menurut Wiranto, nama kedua Pati Polri tersebut kini tidak lagi valid.

“Untuk Jabar dan Sumut, setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan,” kata Wiranto melalui pesan singkat kepada awak media, Jumat, 23 Februari 2018.

Sementara diketahui, beberapa waktu lalu Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua nama Pati Polri untuk menjadi Pj Gubernur. Kedua Pati Polri tersebut diantaranya Irjen M Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin juga ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.

Keduanya disebutkan akan mengisi posisi gubernur setelah masa jabatan Ahmad Heryawan dan Tengku Erry selesai.

Selanjutnya, Wiranto menjelaskan, dengan hasil koordinasi dengan Kapolri dan evaluasi yang dilakukan, nama kedua Pati Polri tersebut sebagai Pj Gubernur tidak lagi valid.

“Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai Pj Gubernur tidak lagi valid,” jelas Wiranto.

Bahkan, sebelumnya Wiranto juga pernah mengatakan, pemerintah sudah mempertimbangkan kebijakan tersebut dan akan membuat kebijakan lain yang diterapkan.

“Aspirasi rakyat ditangkap pemerintah. Pemerintah tidak buta tuli. Pemerintah dengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilayah masing-masing seperti apa,” ujar Wiranto pada Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018 lalu.

Selain itu, menurut Wiranto, jika ada kebijakan pemerintah yang secara nyata mengundang reaksi dari masyarakat, maka pemerintah akan mendengarkan dan melaksanakannya. Untuk posisi Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, pemerintah sudah mempertimbangkan kembali dan akan ada kebijakan lain.

“Reaksi yang benar ya bukan yang ngawur, akan didengarkan dan dilaksanakan. Untuk Jabar dan Sumut itu sudah dipertimbangkan akan ada kebijakan lain yang akan kita lakukan,” tandas Wiranto.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR