Terdakwa kasus merintangi penyidikan e-KTP Fredrich Yunadi.

JAKARTA, harianpijar.com – Sidang lanjutan kasus merintangi penyidikan KTP berbasis elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Fredrich Yunadi kembali dilanjutkan. Lain itu, agenda sidang hari ini mendengarkan tanggapan jaksa terhadap eksepsi yang disampaikan Fredrich Yunadi.

Namun, sebelum menyampaikan materi tanggapannya, jaksa penutut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat meminta Fredrich Yunadi menjaga ucapannya.

“Dalam menjaga marwah dan wibawa lembaga peradilan. Kami sebagai Jaksa Penuntut Umum menghimbau kepada para pihak yang terlibat dalam persidangan ini agar hendaknya segala sesuatu yang disampaikan baik lisan maupun tulisan sebaiknya adalah perkataan yang baik dan santun,” kata Jaksa pada KPK, Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tipikor, di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK juga berpendapat ucapan-ucapan yang mencaci maki, sumpah serapah, hingga kata-kata kasar tidak pantas diucapkan oleh orang yang berpendidikan.

“Namun demikian jika hal itu terjadi, kami dapat memaklumi. Mungkin saja itu diucapkan karena luapan emosi semata,” lanjut Jaksa.

Sementara, pada persidangan-persidangan sebelumnya, Fredrich Yunadi sempat melancarkan sumpah serapah kepada KPK. Bahkan, pada sidang perdana kasusnya yang digelar 8 Februari lalu, Fredrich Yunadi sempat menuding jaksa-jaksa KPK tukang tipu.

“Memang semua jaksa KPK itu tukang tipu. Mereka semua ini anak muda kemarin sore yang kerjaannya bikin sekenario,” kata Frederich Yunadi.

Selain itu, Fredrich Yunadi juga pernah menyebut jaksa-jaksa dan penyidik KPK tidak memiliki naluri kemanusiaan.

“Ini pak Novanto lagi luka-luka, katanya tidak sakit. Yang ngomong itu bukan manusia, tapi ‘seperti manusia’,” ucap Fredrich Yunadi.

Sedangkan sebelumnya,  Fredrich Yunadi bersama dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo didakwa bekerja sama untuk menghindarkan ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-el. Dirinya disebut menyarankan agar Setya Novanto tidak memenuhi panggilan KPK.

Karena itu, atas perbuatannya, Fredrich Yunadi didakwa dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUMBERMetro
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR