din
Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin mengatakan jika pengajuan Peninjauan Kembali (PK) vonis dua tahun penjara kasus penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabulkan maka umat Islam akan kembali bereaksi.

“Jadi Ahok sekarang punya hak mengajukan PK nanti pihak yang tidak puas juga mengajukan PK kita serahkan kepada hukum secara berkeadilan. Aksi dan reaksi itu pasti ada,” kata Din Syamsuddin usai dialog di Kantor MUI, Menteng, Jakarta, Rabu 21 Februari 2018.

Menurut Din Syamsuddin, semua warga negara mempunyai hak untuk melakukan langkah hukum, selama hal itu memenuhi syarat. Sebab, baik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau siapapun bisa mengajukan PK.

“Kita tidak bisa menghalangi itu kita serahkan kelembaga hukum untuk menindaklanjuti PK itu,” ucap Din Syamsuddin.

Lebih lanjut, ditegaskan Din Syamsuddin, apapun langkah yang dilakukan oleh kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dirnya mengimbau agar umat menyerahkannya kepada proses pengadilan. Karena, pengajuan PK tersebut bukan berarti putusan hakim yang sebelumnya salah.

“Enggak usah dibawa-bawa putusan hakim kemarin itu salah. Ya buktikan saja diproses pengadilan,” tegas Din Syamsuddin yang juga mantan Ketum MUI ini.

Sementara sebelumnya, beredar salinan berkas yang diduga memori PK perkara pidana penistaan agama atas nama Basuki Tjahaja Purnama (ahok) kepada Mahkamah Agung. Bahkan, berkas diserahkan melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan diteruskan ke PN Jakarta Utara.

Sedangkan, dalam berkas tersebut tercantum nama Law Firm Fifi Lety Indra dan Partners.

Selain itu diketahui, sidang perdana PK Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rencananya akan berlangsung pada Senin 26 Februari 2018 mendatang dan kemungkinan sidang akan berlangsung di Ragunan, karena animo masyarakat cukup besar terhadap kasus ini.