Fadli-Zon-1
Fadli Zon. (foto: twitter/fadlizon)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah agar serius dalam mengevaluasi proyek infrastruktur yang belakangan ini sering mengalami kecelakaan kerja.

Menurut Fadli Zon, rentetan kecelakaan itu bisa membuat masyarakat tidak percaya pada infrastruktur yang dihasilkan. Bahkan, rentetan kecelakaan dalam pembangunan proyek infrastruktur jelas mengundang keprihatinan dan terlebih peristiwanya beruntun dalam lima bulan terakhir ini.

“Kita kini patut bertanya, jika untuk keselamatan pekerja saja kontraktor tak bisa menerapkan zero accident, bahkan sudah berkali-kali terbukti terjadi kecelakaan, maka bagaimana kita bisa percaya jika infrastruktur yang sedang dibangun itu nantinya benar-benar aman saat telah digunakan,” kata Fadli Zon saat dikonfirmasi, Rabu, 21 Februari 2018.

Lebih lanjut, Fadli Zon mengaku telah mendengar keputusan pemerintah menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur yang elevated demi proses audit keselamatan dan konstruksi. Bahkan, dirinya juga menilai keputusan pemerintah itu sudah tepat.

Selanjutnya, pemerintah sebaiknya tidak usah mengebut proyek infrastruktur hanya demi pencitraan. Karena, aspek perencanaan dan keselamatan harus benar-benar diperhatikan.

“Cukup proyek kereta bandara saja yang dipaksakan selesai dan kemudian terbukti bermasalah hingga memakan korban. Jangan sampai hanya demi mengejar kebutuhan pencitraan, semua proyek infrastruktur jadi dipaksakan penyelesaiannya,” tegas Fadli Zon.

Selain itu, Fadli Zon menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang butuh etalase politik untuk menghadapi Pemilu 2019. Namun, berbagai proyek infrastruktur bisa berbalik jadi etalase buruk atas kinerja pemerintah selama ini.

Dirinya menduga ada pihak yang hendak menyandang gelar Bapak Pembangunan seperti halnya Presiden Soeharto. Namun, sayangnya, upaya itu tidak realistis.

“Saya kira siapa pun presiden yang terpilih sesudah Reformasi harus bisa berpikir realistis. Gelar Bapak Pembangunan itu sudah menjadi milik Pak Harto, tak mungkin direbut oleh orang lain, kecuali jika ingin berkuasa enam periode,” tandas Fadli Zon.

loading...