Fahri-Hamzah-1
Fahri Hamzah. (foto: Medcom/Arga Sumantri)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kebinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) gagal memahami falsafah negara berdemokrasi jika tak mampu menekan Presiden Jokowi untuk segera menandatangani UU MD3.

Menurut Fahri Hamzah, pasal-pasal di UU MD3 sebagai penyeimbang kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

‎”Makanya kalau misalnya sampai akhir Pak Jokowi enggak teken berarti seluruh kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi, trias politica dan sebagainya. Satu kabinet gagal semua itu,” kata Fahri Hamzah saat dikonfirmasi di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.

Lebih lanjut dirinya menegaskan, hak imunitas legislatif diperlukan untuk mengimbangi porsi kekuatan eksekutif. Bahkan, hal ini sebagai cita-cita filsuf Yunani pencetus konsep pemerintahan yang menganut trias politica.

“Eksekutif itu memang paling besar, paling kuat, tapi kita bikin yang lebih kuat namanya legislatif,” tegas Fahri Hamzah.

Selanjutnya, menurut Fahri Hamzah, bukan hal yang mudah memahami falsafah demokrasi dalam UU MD3. “Kalau kita ini terus menerus pikirannya intrik curiga atau sudah teracuni oleh politik dan hukum kita yang rada-rada kacau dalam 20 tahun transisi ini, ya memang itu susah dimengerti,” ujar Fahri Hamzah.

Selain itu, dikatakan Fahri Hamzah, tidak ada perubahan yang signifikan pada pasal yang dicantumkan dalam UU MD3 yang baru tersebut. Bahkan, hak imunitas yang selama ini menjadi pro dan kontra sudah diatur dalam pasal 20 ayat 3 UUD 1945.

‎”Jangan-jangan presiden enggak tahu bahwa hak imunitas itu ada dalam UUD,” kata Fahri Hamzah.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Presiden Jokowi belum meneken Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Lain itu, Presiden Jokowi masih mempelajari aturan baru yang dianggap kontroversial ini.

“Jadi, Presiden cukup kaget juga makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini, dari apa yang disampaikan (Presiden) belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani,” ujar Yasonna Laoly di kompleks Istana Negara.