Joko-Widodo
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: Dok. Aljazeera)

JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum menandatangani Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Pasalnya, menurut Presiden Jokowi, dirinya masih melakukan kajian.

Presiden Jokowi pun mempersilakan bagi masyarakat yang tidak setuju dengan pasal di UU tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi.

“Yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk di-judicial review,” kata Presiden Jokowi seusai menghadiri acara Dzikir Kebangsaan Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 21 Februari 2018.

Meski dirinya tidak menandatangani, Presiden Jokowi sadar UU tersebut tetap akan berlaku. Hal itu merupakan risiko dari penerbitan UU.

“Ya itu risiko-risiko yang sudah ada di UU. Jadi memang saya tanda tangan atau tidak kan sebenarnya sama saja. Jadi saya tanda tangani nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh. Nggak saya tandatangani juga itu berjalan. Jadi masih dalam kajian,” ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, dirinya masih menimbang untuk menandatangani UU itu karena mendengar banyak keresahan di masyarakat.

“Ya saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk. Ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat,” tuturnya.

Presiden Jokowi mengaku draf UU itu sudah ada di mejanya. Namun, dirinya masih menimbang untuk menandatangani karena tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Saya kira kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita,” tandasnya. (nuch/det)