Ahok
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah membenarkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Lain itu, pengajuan PK Ahok tersebut telah dilayangkan pada 2 Februari 2018 lalu.

“Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2018 kuasa hukum Ahok, mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada MA,” kata Abdullah melalui pesan singkat, Senin, 19 Februari 2018.

Menurut Abdullah, Ahok mengajukan PK melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya pada tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Sementara, putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan PK adalah Putusan PN Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.BlZO16/PN.Jkt.Utr., yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani pidananya.

Selanjutnya, dijelaskan Abdullah, setelah menerima penetapan tentang penunjukan hakim pemeriksa permohonan PK, maka Hakim telah menetapkan tentang hari sidang pertama pada Senin, 26 Februari 2018.

“Kuasa hukum Ahok berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga surat panggilannya tidak bisa langsung, melainkan melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” jelasnya.

Selain itu, Abdullah juga menegaskan, sidang kedua PK rencananya akan dilaksanakan pada minggu berikutnya dengan agenda mendengarkan jawaban pihak lawan dalam hal ini adalah jaksa.

“Hakim pemeriksa upaya hukum peninjauan kembali membuat Berita Acara Pendapat kemudian dikirim ke Mahkamah Agung bersama dengan berkas perkara secara lengkap,” tandas Abdullah.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR