Mahfud-MD-2
Mahfud MD. (foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan)

JAKARTA, harianpijar.com – Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru beberapa hari disahkan menuai penolakan. Lain itu, penolakan tersebut marak disuarakan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya mengaku ragu untuk menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan, mereka mempertanyakan integritas Ketua MK Arief Hidayat yang dinilai terjerat sejumlah pelanggaran etik.

Sementara, menurut mantan Ketua MK Mahfud MD, kelompok masyarakat bisa saja tidak mengajukan gugatan uji materi UU MD3. Namun, sikap itu juga dapat menjadi kritik bagi MK.

“Kalau masyarakat yang tidak mau mengajukan, itu urusan mereka. Artinya, kalau memang sudah tidak percaya itu juga teguran moral lah terhadap MK,” kata Mahfud MD saat dikonfirmasi di Glodok, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2018.

Lebih lanjut, dijelaskan Mahfud MD, MK tidak dapat terikat dengan teguran moral tersebut. Karena, menurutnya teguran moral itu mestinya juga muncul dari tubuh MK sendiri.

“MK juga secara yuridis tidak terikat memang terhadap teguran-teguran moral itu. Itu masalah nurani masing-masing. Kalau moral itu hukumannya bersifat otonom, datang dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Rasa malu, takut, merasa tebal muka, itu bagian dari bisikan nurani masing-masing orang,” jelasnya.

Selain itu, juga dikatakan Mahfud MD, dirinya berharap agar MK dapat mendengar suara nurani masyarakat. Namun, dirinya juga tidak ingin mengomentari tuntutan masyarakat yang meminta Arief Hidayat mundur dari jabatan ketua MK dan menyerahkan hal itu kepada Arief Hidayat

“Mari dengarkan bisikan nurani yang ada di setiap denyut kehidupan masyarakat, yang kemudian memantul pada hati nurani masing-masing orang. Mau mundur atau tidak, terserah saja,” tandas Mahfud MD.

loading...