Zumi-Zola-1
Zumi Zola. (foto: Antara/Puspa Perwitasari)

JAKARTA, harianpijar.com – Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek di Provinsi Jambi.

Berdasarkan pantauan, saat tiba di gedung KPK, Jakarta, hari ini, Kamis, 15 Februari 2018, Zumi Zola enggan banyak bicara saat dikonfirmasi awak media soal pemeriksaannya kali ini.

“Nanti ya,” kata Zumi Zola singkat.

Menurut Zumi Zola, dirinya dalam kondisi sehat untuk diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka, setelah ditetapkan tersangka bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan oleh KPK pada Jumat, 2 Februari 2018 lalu.

Sementara, tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi, dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

Sedangkan, KPK saat ini lagi mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi Zola dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut.

Selanjutnya, dalam kasus ini Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lain itu, pasal 12 B mengatur mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selanjutnya, tersangka Arfan selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi serta sebagai pejabat pembuat komitmen merangkap Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain.

Selain itu, kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin, dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan, dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Selanjutnya, total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 mengingat tidak ada jaminan dari pihak pemprov setempat.

SUMBERAntara
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR