Fadli-Zon
Fadli Zon. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak setuju dengan rencana Bawaslu mengeluarkan panduan materi ceramah agama terkait penyelenggaraan Pilkada.

Menurut Fadli Zon, kebijakan ini di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bawaslu sebagai pengawas pilkada. Lain itu, tindakan ini justru akan semakin memanaskan suasana Pilkada.

“Saya menilai upaya seperti ini, justru yang terjadi akan semakin memanaskan suasana,” kata Fadli Zon saat dikonfirmasi, Kamis, 15 Februari 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Fadli Zon, meskipun bukunya belum selesai disusun, di sejumlah daerah seperti di Jawa Barat telah dikeluarkan surat imbauan dari Bawaslu perihal pengaturan penyampaian materi ceramah keagamaan. Baik di pesantren, masjid, majelis taklim, dan khotbah Jumat.

“Langkah Bawaslu untuk mengontrol materi ceramah agama sangat keliru,” tegas Fadli Zon.

Selanjutnya, Fadli Zon menjelaskan, jika melihat tupoksi Bawaslu dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mereka wajib mengawasi politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

“Tidak ada kewajiban mengawasi ulama, kiai, atau para pemuka agama di dalam rumah-rumah ibadah,” jelasnya.

Menurut Fadli Zon, selama ini Bawaslu belum maksimal mengawasi ASN, TNI, dan Polri. Padahal, itu sudah jelas tertulis di dalam UU. Bahkan, berkaca pada Pilkada DKI Jakarta 2017, banyak indikasi adanya oknum yang terlibat namun Bawaslu tidak terdengar suaranya.

“Sehingga, jangan yang di luar tupoksi diurusi, namun yang menjadi tupoksinya dilewati,” ucap Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan, Bawaslu juga tidak memiliki dasar kewenangan mengatur isi ceramah agama. “Apakah para pemuka agama diangkat oleh Bawaslu,” katanya.

Bahkan, menurut Fadli Zon, jangankan Bawaslu, Kementerian Agama saja tidak bisa mengatur isi ceramah. Bawaslu tak memiliki legitimasi untuk mengatur hal tersebut. Selain itu, Bawaslu juga tidak memiliki kapasitas untuk menilai apakah isi ceramah agama itu tepat atau tidak.

“Apalagi kita sangat paham, ceramah agama pasti selalu terkait dengan isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Sedangkan, ditegaskan Fadli Zon, Pilkada adalah isu aktual di masyarakat. Sehingga mengontrol ceramah agama tidak menyinggung pilkada adalah hal yang mustahil. “Bawaslu nantinya akan kerepotan mengurusi hal-hal yang sebenarnya bukan tupoksinya,” tegas Fadli Zon.

Sementara, Fadli Zon juga meminta Bawaslu harus lebih peka jika isu agama ini adalah sensitif. Jangan membuat kebijakan yang memancing kecurigaan publik. Karena, ketika kebijakan ini diterapkan, apakah dalam pelaksanaannya Bawaslu bisa berlaku adil untuk mengawasi seluruh tempat ibadah. Lain itu, jika tidak bisa, upaya Bawaslu hanya akan memunculkan kecurigaan dan provokasi di tengah masyarakat.

“Karena itu, saya meminta pengaturan mengenai hal-hal sangat sensitif itu dihentikan. Bawaslu harus kembali kepada tupoksinnya. Jangan abuse of power, dan jangan bertindak di luar tupoksi dan kapasitasnya!” tandas Fadli Zon.

SUMBERJPNN
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR