Ray-Rangkuti
Ray Rangkuti.

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan tiga partai, yakni PKS, PAN dan Partai Gerindra tidak konsisten terkait pasal penghinaan.

Menurut Ray Rangkuti, ketiga partai tersebut menolak keras Pasal Penghinaan Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun, pada waktu yang berbeda mereka justru menyetujui pasal penghinaan anggota DPR RI dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

“Maka anggap mereka (PKS, PAN dan Partai Gerindra) Inkonsisten. Kenapa pasal penghinaan terhadap presiden mereka menolak, tapi penghinaan kepada anggota dewan mereka justru setuju,” kata Ray Rangkuti di Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2018 baru lalu.

Lebih lanjut, ditegaskan Ray Rangkuti, sikap ketiga partai itu terhadap pasal penghinaan presiden lebih pada posisinya sebagai partai oposisi.

Tetapi, dirinya meyakini sikap itu akan berbeda jika mereka menjadi partai penguasa di pemerintahan. Sedangkan pada Pasal 122, ketiga partai itu dituding mendukung karena kepentingan sebagai anggota dewan.

“Jadi demikian, pasal ini siapa yang mau ambil keuntungannya. Karena yang ambil keuntungan anggota DPR, ya PKS, Gerindra, dan PAN setuju saja,” tegasnya.

Selanjutnya, Ray Rangkuti juga menjelaskan, revisi UU MD3 sebagai alat untuk menjadikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai “temeng” Anggota Dewan. Menurutnya, salah satunya adalah terdapat pada Pasal 122, yang berbunyi, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 121A, MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR RI.

Karena itu, dikatakan Ray Rangkuti, dengan adanya pasal tersebut, jika ada pihak yang merendahkan kehormatan anggota DPR, maka MKD bisa bertindak dengan mengambil langkah hukum. Selanjutnya, pihak yang mengkritik dan dianggap merendahkan anggota DPR bisa diproses secara hukum dengan dilaporkan ke kepolisian.

“Akibatnya MKD tidak lagi berfungsi menjaga etika dewannya tapi menjaga anggota dewan agar tidak dihina oleh publik. Ini yang membuat kami, rakyat tersentak, kok bisa,” tandas Ray Rangkuti.

loading...