Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: AFP)

JAKARTA, harianpijar.com – Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru disahkan oleh DPR, Senin, 12 Februari 2018.

Menurut Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina, pemerintah harus segera merevisi kembali UU MD3 lantaran banyak poin-poin yang bermasalah.

“Harus ada revisi kembali. Kami mendesak kepada pihak pemerintah. Apabila DPR tidak melakukan revisi UU MD3, kami mendorong Presiden untuk membuat Perppu dan merevisi poin-poin bermasalah,” kata Almas Sjafrina saat diskusi ‘Kritik untuk DPR’ di Kantor ICW, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Almas Sjafrina, Presiden Jokowi juga harus mengevaluasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly karena telah mengabaikan beberapa pasal dalam UU MD3 tersebut. Bahkan, mereka juga mengecam agar Yasonna Laoly diturunkan dari kedudukannya sebagai Menteri.

“Untuk Presiden Jokowi mengevaluasi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna. Ini jadi catatan buruk dan tidak hanya pemerintah. Yang poin-poinnya tidak demokratis. Untuk segera mengevaluasi. Bisa diganti,” tegas Almas Sjafrina.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya pihak yang harus bertanggung jawab yaitu pemerintah dan DPR. Bahkan, Presiden Jokowi diminta harus segera merevisi UU MD3 dan mencermati pasal-pasal yang tidak demokratis.

“Harus ada revisi kembali. Pertanggung jawab ini harus. Presiden dan DPR. Merevisi kembali pasal yang tidak demokratis,” kata Fajri Nursyamsi.

Lebih lanjut, Fajri Nursyamsi juga menjelaskan, masih ada waktu untuk Presiden Jokowi dalam 30 hari ke depan untuk membenahi UU MD3 tersebut. Bahkan, dirinya menilai Presiden Jokowi harus tunjukan kepada masyarakat dengan sikap peduli kepada publik.

“Kami menantang presiden. Presiden harus mendorong revisi UU MD3. Kalau masuk proglegnas sepakati bersama. Pemerintah dan DPR. Segera lakukan dan segera bahas. Bolanya tanda tangan dari Presiden masih 30 hari kedepan. Tunjukan kepada masyarakat,” tandasnya.

SUMBERMerdeka
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR