Mahfud-MD
Mahfud MD. (foto: dok. beritasatu)

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melontarkan kritik ke DPR yang baru saja meloloskan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Lantaran, hasil revisi UU MD3 itu memuat ketentuan tentang penghinaan terhadap DPR atau contempt of parliament.

Menurut Mahfud MD, UU MD3 hasil revisi juga memberi kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap menghina kehormatan para wakil rakyat.

“Ya memang begitu, DPR itu sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan,” kata Mahfud MD saat dikonfirmasi di kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Mahfud MD, DPR hendak mencampurkan masalah etika dengan hukum. “DPR mau ikut campur penegakan hukum, itu tidak boleh,” tegas Mahfud MD.

Selanjutnya, Mahfud MD juga menjelaskan, DPR tidak semestinya mencampuri ranah penegakan hukum yang menjadi porsi kepolisian. Misalnya orang yang dianggap menghina DPR bisa diproses di MKD, padahal KUHP sudah mengatur hukumannya.

Karena, menurutnya, DPR merupakan lembaga demokrasi. Sedangkan untuk penegakkan hukum ada polisi, jaksa dan pengadilan.

“Menghina atau mencemarkan pejabat publik atau lembaga publik kan sudah ada hukumnya, kenapa dimasukkan bahwa MKD yang harus melapor dan melakukan proses hukum. Itu sudah menjadi penegak hukum,” tandas Mahfud MD.

loading...