Masinton-Pasaribu
Masinton Pasaribu. (foto: Media Indonesia)

JAKARTA, harianpijar.com – Anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelaksana, bukan penafsir Undang-Undang.

Hal itu disampaikan Masinton Pasaribu sebagai reaksi atas pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terhadap keberadaan Pansus Angket terhadap KPK sebelum disahkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPK kan pelaksana ya pak, bukan penafsir Undang-Undang. Bukan yang juga memberikan penilaian terhadap putusan MK,” kata Masinton Pasaribu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Menurut Masinton Pasaribu, dirinya geram dengan pernyataan Laode M Syarif yang menyatakan KPK tidak mengakui dan tidak akan mengindahkan rekomendasi Pansus Angket. Karena, menurutnya, Laode M Syarif tidak memahami posisinya dalam tata negara.

Selanjutnya, selain soal keberadaan Pansus Angket, Masinton juga mengkritik pernyataan Laode M Syarif yang menyebut revisi UU MD3 tidak konstitusional.

“Yang harus dipahami kita sudah di lembaga negara Pak. Kalau saudara pimpinan isi kepalanya masih di luar negara, saya enggak paham. Keluar saja tidak usah jadi pimpinan lembaga negara,” ucap Masinton Pasaribu.

Lebih lanjut, Masinton Pasaribu juga menegaskan, pernyataan Laode M Syarif secara tidak langsung juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan perundang-undangan. Bahkan, dirinya menilai KPK seolah menjadikan dirinya sebagai instansi yang paling benar daripada instansi yang lain.

“Ini kenapa kok KPK, pimpinannya mengajarkan anarki. Tidak patuh terhadap putusan hukum,” tegasnya.

Sementara, dalam kesempatan tersebut, selain Masinton Pasaribu, kritik terhadap Laode M Syarif pun datang dari anggota Komisi III lain yakni Muslim Ayub (Fraksi PAN) dan Erma Suryani Ranik (Fraksi Partai Demokrat).

Sebelumnya, Laode M Syarif menyatakan, KPK tidak akan memenuhi panggilan Pansus Angket KPK. Dirinya beralasan KPK bukan objek pansus angket KPK. Bahkan KPK mengajukan uji materi atas hal tersebut.

Namun, MK memutuskan KPK sebagai lembaga eksekutif, sehingga DPR sah membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk KPK. Putusan MK diwarnai perbedaan pandangan (dissenting opinion) empat dari sembilan hakim konstitusi yang menilai KPK merupakan lembaga independen yang tidak dapat menjadi objek pansus.

Sementara dalam konteks UU MD3, Laode M Syarif menilai pasal tentang izin tertulis MKD untuk memeriksa anggota DPR bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan itu diklaim sesuai dengan putusan MK yang pernah membatalkan pasal tersebut.

SUMBERCNNIndonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR