Fadli-Zon
Fadli Zon. (foto: twitter/fadlizon)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa setiap orang termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak untuk mengomentari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru saja disahkan.

Namun, menurut Fadli Zon, bukan tugas pokok dan fungsi KPK untuk mengomentari UU MD3.

“Ya sebenarnya menurut saya siapapun boleh menilai, termasuk pimpinan KPK. Cuma memang karena KPK aparat penegak hukum dalam hal ini, alangkah baiknya itu domain pengamat atau dari masyarakat lain,” kata Fadli Zon saat dikonfirmasi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

“Memang sah-sah saja dari pimpinan atau KPK untuk mengomentari tapi alangkah bijaknya kalau terkait dengan yang bukan tupoksinya, ya tidak terlalu misalnya banyak berbicara,” sambungnya.

Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan, komentar pimpinan KPK terkait UU MD3 bisa dianggap sebagai pernyataan politis. Karena, UU MD3 merupakan produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Di sisi lain, kritik terhadap UU MD3 bisa disalurkan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau tidak terkait tupoksinya, itu dianggap politis. Ini kan produk dari sebuah lembaga dan sudah ada salurannya, termasuk yang mau melakukan judicial review atau yang lain,” jelas Fadli Zon.

Sementara, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sebelumnya menilai ketentuan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam pemeriksaan anggota DPR bertentangan dengan putusan MK.

Menurutnya, keterlibatan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR telah dibatalkan oleh putusan MK.

“Kalau sudah dibatalkan yang dianggap bertentangan dengan konsitusi dan dibuat lagi, itu secara otomatis kita anggapnya bertentangan dengan konsitusi,” kata Laode M Syarif di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Namun, karena sudah disahkan, dirinya juga menyatakan UU MD3 bisa digugat kembali ke MK oleh masyarakat atau pihak yang tidak sepakat.

Bahkan, Laode M Syarif juga menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Dirinya juga mengaku kaget keterlibatan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR kembali diadopsi.

“Saya, Pak Agus, Bu Basaria, kalau mau dipanggil polisi tidak perlu izin siapa pun. Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu (DPR). Makanya, saya juga kaget,” ucap Laode M Syarif.

Sedangkan, DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Selanjutnya, klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkait Pasal 245.