Ardy-Mbalembout
Sekretaris Divisi Hukum Partai Demokrat Ardy Mbalembout. (foto: Tribunnews/Vincentius Jyestha)

JAKARTA, harianpijar.com – Sekretaris Divisi Hukum Partai Demokrat Ardy Mbalembout mengungkap alasan pihaknya melaporkan kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya ke Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa, 13 Februari 2018.

Menurut Ardy Mbalembout, laporan ini sengaja dilakukan guna memperkuat laporan sebelumnya yang dilayangkan atas nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Firman Wijaya.

Sementara, dalam hal ini, SBY dan Partai Demokrat merasa dicemarkan dengan pernyataan Firman Wijaya, dan menganggapnya sebagai kebohongan.

“Fakta persidangan berbeda dengan pernyataan yang bersangkutan. Dan itu kan sudah disebarkan media massa,” kata Ardy Mbalembout saat dikonfirmasi di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan, bahwa objek perkara yang dilaporkan kali ini merupakan satu kesatuan dengan laporan SBY sebelumnya.

“Justru kami perkuat laporan SBY dalam kapasitas anggota divisi dan teman-teman organisasi dan advokat. Kami sepakat dengan teman-teman di Partai Demokrat bahwa ini bisa mencemarkan nama baik,” tegas Ardy Mbalembout.

Sementara, dalam kesempatan tersebut Ardy Mbalembout didampingi oleh Koordinator Advokat Indonesia Nazarudin Lubis.

Nazarudin Lubis mengatakan bahwa dalam laporan kali ini tidak hanya dibuat bagi Firman Wijaya, namun Mirwan Amir juga diikutsertakan.

Bahkan, dikatakanya pernyataan Mirwan Amir dalam persidangan sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik yang mengatur jalan atau tidaknya proses e-KTP adalah partai pemenang pemilu 2009.

“Pernyataan Mirwan kan coba kita lihat, tidak ada bicara tentang satu pemenang pemilu, tidak ada bicara tentang Cikeas, tidak bicarakan nama pak SBY. (Dia) Hanya menceritakan dia ada pertemuan selesai di situ,” kata Nazarudin Lubis.

Lebih lanjut, Nazarudin Lubis menjelaskan, Firman Wijaya dikenakan pasal 242 dan pasal 55 atas dugaan keterangan palsu di luar persidangan. Sedangkan Mirwan Amir disangkakan pasal 310, 335, dan 342 KUHP, karena dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan.