Gedung-DPR
. (foto: Dok. DPR)

JAKARTA, harianpijar.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR melalui UU MD3 Pasal 122 huruf k kini dapat mengambil langkah hukum terhadap para pengkritik yang dianggap merendahkan anggota Dewan.

Terkait hal itu, PPP menilai MKD seperti berlawanan dengan rakyat yang merupakan pemilih mereka.

“MKD yang adalah bagian dari DPR, bisa berhadapan dengan rakyat, padahal DPR adalah wakil rakyat. Ini menyalahi prinsip keterwakilan,” kata Ketua Fraksi PPP MPR Muhammad Arwani Thomafi kepada awak media, Selasa, 13 Februari 2018.

Lebih lanjut menurut Arwani Thomafi, MKD tetaplah wakil rakyat sehingga harus memihak kepada rakyat. Selain itu, dirinya menilai kewenangan tersebut membuat MKD keluar jalur sebagai penegak kode etik anggota Dewan.

“Rumusan Pasal 122 UU MD3 wajar jika menjadi sorotan publik karena memberikan kewenangan pada MKD untuk mengambil langkah hukum kepada perorangan atau masyarakat itu. Publik melihat hal ini sudah keluar dari roh MKD, yang tupoksinya adalah menegakkan kode etik bagi anggota DPR,” ujar Arwani Thomafi.

“Posisi MKD bergeser dan menjadi seperti layaknya ‘lawyer’ bagi DPR,” tambahnya.

Meskipun demikian, Arwani Thomafi mengatakan marwah DPR tetap harus dijaga. Namun, menurutnya menjaga marwah DPR cukup melalui UU terkait.

“Soal marwah lembaga negara, termasuk DPR, setuju kita wajib jaga. Kritik yang kebablasan dan masuk kategori fitnah, baik lewat media maupun langsung, diatur di KUHP atau UU lainnya,” tegas Arwani Thomafi.

Sementara itu, adapun bunyi pasal 122 huruf k UU MD3 adalah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas:
(k) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. (nuch/det)

loading...