Yasonna-Laoly
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mempersilakan para pihak yang tak setuju dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lain itu, DPR telah mengesahkan UU MD3 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, 12 Februari 2018 kemarin.

“Kalau tidak setuju ya sudah lah, merasa itu melanggar hak, ada MK, tidak apa-apa biar berjalan saja,” kata Yasonna Laoly saat dikonfirmasi usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Yasonna Laoly, salah satu pasal yang mengundang pro kontra adalah pasal 122 tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berhak mengambil langkah hukum terhadap orang yang dianggap melakukan penghinaan kepada anggota dewan.

Bahkan, di beberapa negara pasal serupa disebut dengan content of front dan conten of parlement. Hal tersebut, menurutnya merupakan hal yang biasa. Namun, terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta menambah wakil pimpinan MKD, dirinya menilai hal tersebut hanya sebagai bentuk respons atas dinamika politik menjelang 2019.

Selanjutnya, dirinya juga berpendapat penambahan kursi pimpinan DPR tersebut juga tidak akan memperberat keuangan negara. “Itu kan hanya sampai 2019, itu hanya merespons dinamika publik,” ucap Yasonna Laoly.

Selanjutnya, Yasonna Laoly juga menegaskan, nanti ketika pemilu 2019 telah selesai maka susunan pimpinan akan kembali seperti semula.

“Ketika 2019 kembali pada proposionalnya, siapa pemenang pemilu itu jadi pimpinan DPR, jadi sekali pukul,” tegasnya.

Sementara, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menjadi undang-undang. Selain itu, pengesahan dilakukan usai Fraksi NasDem dan PPP menyatakan walk out usai menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta.

Sedangkan sebelum disahkan, Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan ada 13 subastasi materi yang terdapat dalam RUU MD3. Menurutnya, RUU MD3 telah melalui berbagai pembahasan yang diikuti seluruh fraksi dan pemerintah yang diwakili Menkumham.