Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy.

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat Hukum Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, menilai penangkapan mantan Wartawan BBC oleh kepolisian karena tulisannya yang diduga menghina Ketua Umum PPP Romahurmuziy terkesan terburu-buru.

Menurut Asep Warlan Yusuf, dirinya menilai ada mekanisme yang jelas terkait dengan kasus tersebut. Lain itu, seharusnya pelapor dapat membawa persoalan ini ke Dewan Pers terlebih dahulu.

“Harusnya dapat dibawa ke dewan pers terlebih dahulu untuk dilihat apakah melanggar kode etik dan fakta. Kalau Dewan Pers merasa ada unsur penghinaan dan pencemaran dalam tulisan tersebut baru dibawa ke ranah pidana,” kata Asep Warlan Yusuf dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu 11 Februari 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Asep Warlan Yusuf, permasalahan yang berhubungan dengan tulisan di media massa mempunyai penyelesaian secara aturan sendiri dan tidak serta merta langsung melaporkan ke pihak berwajib.

“Kalau ada sebuah permasalahan harus dilihat dulu kode etik dan Undang-Undangnya. Kecuali dia mencuri dan merampok baru tidak usah dibawa ke dewan pers langsung dibawa ke polisi,” tegas Asep Warlan Yusuf.

Selain itu, Asep Warlan Yusuf juga menjelaskan, dengan kondisi demikian bahwa pelapor dalam hal ini Romahurmuziy sudah melakukan tindakan represif atas kebebasan berpendapat dan berpikir.

Bahkan, tindakan pelaporan yang dilakukan Ketua Umum PPP Romahurmuziy sangat berlebihan dalam menghadapi tulisan bernada kritikan.

Sementara, Asep Warlan Yusuf mengatakan, kritikan masyarakat apapun bahasanya itu dimaksud untuk mengoreksi kebijakan atau sikap dari partai.

“Padahal pelapor (Romy) masih bisa juga menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa tulisan tersebut tidak benar dan berbau fitnah sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Pers,” tandas Asep Warlan Yusuf.

SUMBERSuara
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR