Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang menurut rencana akan menjalani masa asimilasi di sebuah pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, dipastikan gagal.

Lantaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memberikan rekomendasi atas usulan bebas bersyarat yang merupakan syarat asimilasi atau kerja sosial untuk Muhammad Nazaruddin.

“Kami tidak akan memberikan rekomendasi (asimilasi Nazar),” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Sabtu 10 Februari 2018.

Sementara, surat resmi permohonan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang dikirim pada Senin 5 Februari 2018 lalu, ditujuhkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan isi surat tersebut disebutkan bahwa Muhammad Nazaruddin akan menjalani masa asimilasi di sebuah pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Lain itu, diketahui asimilasi itu merupakan syarat yang harus dipenuhi terpidana korupsi wisma atlet Palembang tersebut agar bisa mendapat pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara, Agus Raharjo sendiri tidak menjelaskan secara detail apa alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan rekomendasi kepada Muhammad Nazaruddin. Namun, Komisioner KPK asal Magetan itu hanya menyebutkan bahwa pengurangan masa tahanan (remisi) yang diterima Muhammad Nazaruddin selama ini sudah cukup banyak.

“Kalau minta pertimbangan KPK, KPK tidak akan berikan rekomendasi itu,” tegas Agus Raharjo.

Menurut Agus Raharjo, meski Muhammad Nazaruddin sudah banyak membantu KPK dalam pengungkapan sejumlah kasus korupsi dengan menjadi justice collaborator (JC), bukan berarti dirinya bisa bebas lebih cepat.

“Harus imbang juga dengan kesalahannya,” jelas Agus Raharjo.

Sementara, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu memang diketahui mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok dari korupsi sejumlah proyek. Dirinya divonis total 13 tahun penjara.

Sementara, Kasubbag Analisis & Strategi Komunikasi Ditjenpas Rika Aprianti mengatakan, pihaknya menunggu surat resmi dari KPK terkait penolakan rekomendasi itu. Selanjutnya, Ditjenpas akan membuat surat ke Kakanwil Kemenkum HAM Jawa Barat sebagai tindak lanjut penolakan itu.

“Isinya (surat ke Kakanwil) terkait tidak dilanjutkan proses usulan karena alasan penolakan dar KPK,” kata Rika Aprianti saat dikonfirmasi secara terpisah.

SUMBERJPNN
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR