mendagri-5
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan jika ada yang melaporkan ke Ombusman RI terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Lain itu, dirinya juga menyebut pelaporan tersebut hak setiap orang.

“Silakan saja itu hak setiap orang untuk melaporkan,” kata Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi di Hotel Royal Kuningan, Setiabudi, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.

Menurut Tjahjo Kumolo, dirinya yakin tidak ada masalah dalam rencananya penunjukan Irjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani sebagai Plt Gubernur Sumut. Bahkan, menurutnya tidak ada Undang-undang yang dilanggar.

“Apa yang Kemendagri lakukan telah sesuai dengan aturan yang kami yakini. Aturan yang tidak melanggar undang-undang,” ucap Tjahjo Kumolo.

Sementara, Mendagri Tjahjo dilaporan ke Ombudsman RI oleh Partai Gerindra dan diduga melakukan malaadministrasi dalam mengusulkan dua perwira tinggi aktif Polri menjadi plt gubernur.

Menurut anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy, dirinya membenarkan adanya laporan tersebut. Bahkan, dikatakannya, Mendagri Tjahjo Kumolo melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

“Pada UU itu disebutkan, kepolisian boleh menjabat jabatan di luar kepolisian hanya jika pensiun atau mengundurkan diri dan beliau berdua masih berstatus aktif,” kata Ahmad Suaedy.

Sedangkan, menurut Laode Ida anggota Ombudsman RI lainnya mengatakan, ada aturan lain yang dilanggar Tjahjo Kumolo dalam pemilihan plt gubernur ini. Dirinya juga curiga perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 ke Nomor 1 Tahun 2018 sarat akan kepentingan politik.

“Kami bersepakat untuk meminta Mendagri membatalkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan mengembalikannya pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2016,” kata Laode Ida.

loading...