mendagri-deklarasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah yang amanah dan bisa melakukan percepatan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tjahjo Kumolo, dirinya mengajak kepada semua pasangan calon untuk adu konsep dan gagasan.

“Mari kita hindari politik uang dan kampanye berbau SARA dan kebencian,” kata Tjahjo Kumolo yang didampingi Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Bahtiar, di acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan SARA dalam Pilkada 2018, di Jakarta, Sabtu 10 Februari 2018.

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo menegaskan, politik uang dan politisasi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) jangan sampai menodai pilkada tahun ini.

Sementara, acara deklarasi digagas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menggandeng KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi II DPR, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Selain itu, mereka melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan SARA dalam Pilkada 2018.

Sedangkan, perwakilan partai politik (Parpol) juga diundang untuk berkomitmen bersama menolak politik uang dan SARA. Bahkan, ada 10 perwakilan partai yang datang, diantaranya PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, PKB, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB dan PKPI.

Selanjutnya, mereka bersama berikrar bersama dan bahkan, DPP partai politik berjanji akan memberikan sanksi bagi anggotanya yang terlibat praktik tercela itu.

Selain membacakan ikrar, mereka juga melakukan cap tangan di atas sepanduk putih. Mereka bisa memilih warna sesuai dengan warga kebesaran partai masing-masing.

Sementara, Mendagri, Panglima TNI, komisioner KPU, Bawaslu, Komisi II DPR dan DKPP juga ikut cap tangan. Selanjutnya, selain parpol, penyelenggara pemilu dan pemerintah juga harus mendukung gerakan tersebut.

Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, pihaknya mengajak semua parpol untuk melaksanakan komitmen itu dalam pelaksanaan pilkada mendatang.

“Ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye,” kata Abhan.

Lebih lanjut, dijelaskan Abhan, politik uang dan SARA menjadi hambatan dan mengancam kualitas pilkada. Karena itu, praktik tercela itu harus menjadi musuh bersama yang harus dilawan.

Selanjutnya, politik uang akan menciptakan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaran pemerintahaan di daerah. Sedangkan politisasi SARA akan menganggu persaudaraan dan memecah belah kesatuan bangsa.

Bahkan, menurut Abhan, masih banyak daerah yang rawan dari praktik politik tercela itu. Sebelumnya, politik uang masih terjadi di pemilihan legislatif dan pilkada.

Sedangkan, menurut data Bawaslu, ada tujuh daerah yang rawan dalam pilkada tahun ini, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Uaran dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, Komisioner KPU Ilham Saputra juga mengatakan, pihaknya mengapresiasi deklarasi yang dilakukan Bawaslu. Lembaganya mendukung penuh langkah tersebut.

Menurut Ilham Saputra, salah satu contoh politisasi SARA terjadi saat pilkada. Hubungan antarmasyarakat rusak dan mereka saling curiga dan tidak percaya.

“Politik SARA membuat proses pilkada berjalan tidak baik dan penuh kecurigaan,” kata Ilham Saputra.

Selain itu, dikatakan Ilham Saputra, dirinya berharap pesta demokrasi bisa dirasakan dan dinikmati semua masyarakat. Karena, pilkada bukan ajang untuk merusak silaturhami.

“Kita harus tolak politik uang dan SARA. Kalau ada yang melakukannya, silahkan lapor,” ucap Ilham Saputra.

Sedangkan, Ketua DKPP Harjono mengatakan, tidak hanya parpol yang harus menjauhi dan menolak politik uang dan SARA, penyelenggara pemilu juga harus melakukan hal yang sama.

“Jadi, bukan hanya parpol yang dituntut, tapi penyelenggara juga. Jika ada penyelenggara pilkada yang melakukan politik uang, maka tidak ampun bagi mereka,” kata Harjono

SUMBERJPNN
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR