Novel-Bamukmin
Novel Bamukmin. (foto: Antara)

JAKARTA, harianpijar.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  saat ini tengah mengatur materi khotbah terkait pilkada serentak 2018. Lain itu, rencana tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan termasuk organisasi masyarakat (Ormas).

Menurut anggota Lembaga Dakwah DPP Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin, Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menyusun materi khotbah tersebut. Tetapi, Bawaslu seharusnya menindak daripada pelaku penista agama dan yang melakukan kampanye politik suku, agama, ras dan golongan (SARA) dalam pilkada.

“Seharusnya Bawaslu tidak mengalihkan wewenangnya untuk mengawasi atau mengatur para penceramah. Seharusnya itu yang harusnya menjadi konsentrasi Bawaslu untuk mengambil tindakan (bagi pelaku penista agama dan menyinggung SARA),” kata Novel Bamukmin yang juga merupakan Humas Persaudaraan Alumni 212 saat dkonfirmasi, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.

Lebih lanjut, Novel Bamukmin menegaskan, sikap Bawaslu seharusnya tegas dan netral. Bawaslu harus benar-benar selektif dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga negara yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, Novel Bamukmin mencontohkan kasus Viktor Laiskodat yang saat ini tengah fokus untuk maju dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018.

“Bawaslu harus betul-betul selektif, yang mana mengacu pada unsur SARA seperti Viktor Laiskodat itu harusnya didiskualifikasi (dari pencalonannya dalam Pilkada). Dan itu memang kerjaan Bawaslu untuk segera menindak Viktor Laiskodat yang nyata menyinggung unsur SARA,” tegasnya.

Selanjutnya, Novel Bamukmin juga menjelaskan, alasan lain kenapa bukan menjadi wewenang Bawaslu untuk mengatur khotbah karena tempat ibadah, kususnya masjid di Indonesia kebanyakan didirikan oleh masyarakat bukan didirikan oleh pemerintah.

“Beda dengan di Arab Saudi yang mendirikan itu (tempat ibadah) semua pemerintah. Mereka berhak mengatur siapa sebagai penceramah, siapa khotib yang berkhotbah dan materinya. Kalau di Indonesia mereka gak bisa diatur,” jelas Novel Bamukmin.

Menurut Novel Bamukmin, jika Bawaslu tidak segera menarik ucapan tersebut, pihaknya akan melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahkan, menurutnya Bawaslu telah menyalahi wewenang dan tugas pokoknya, khususnya ikut campur dalam urusan dakwah.

“Secepatnya (akan melaporkan Bawaslu ke DKPP), kalau pernyataan Bawaslu ini masih terus digalakkan untuk bisa mengambil sikap ikut campur (mengenai materi khotbah) maka akan kita proses ke DKPP. Kepada instansi yang lebih tinggi dari Bawaslu, kita akan proses,” ucap Novel Bamukmin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bawaslu tengah menggodok materi khotbah terkait pilkada serentak 2018. Materi disiapkan untuk memberikan wawasan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan golongan (SARA) dalam pilkada.

loading...