Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

“Kami tidak akan memberikan rekomendasi,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, saat dikonfirmasi di gedung KPK Jakarta, Jumat 9 Februari 2018.

Sementara, Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto sebelumnya menyatakan bahwa Kalapas Sukamiskin mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada Muhammad Nazaruddin.

“Alasannya remisi sudah banyak sekali, ya harus imbang juga, kesalahan juga banyak kan,” ucap Agus Rahardjo.

Sedangkan diketahui, Muhammad Nazaruddin merupakan terpidana dua perkara, yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 serta suap proyek pengadaan yang dilakukan oleh PT Duta Graha Indah serta tindak pidana pencucian uang. Bahkan, total hukuman Muhammad Nazaruddin adalah 13 tahun penjara.

Seklanjutnya, Muhammad Nazaruddin dinilai telah memenuhi syarat baik administratif maupun substantif untuk mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Bahkan, lokasi asimilasi Muhammad Nazaruddin juga sudah ditentukan yaitu di sebuah pondok pensantren di Bandung, Jawa Barat.

Selain itu, pengusulan asimilasi Muhammad Nazaruddin oleh Kalapas Sukamiskin, Bandung diajukan pada 23 Desember 2017, karena dinilai telah menjalani dua per tiga masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017. Bahkan, dirinya juga sudah mendapat remisi selama 2013-2017 yang keseluruhannya adalah 28 bulan.

Seharusnya, Muhammad Nazaruddin baru dapat bebas murni pada 31 Oktober 2023, tetapi jika pembebasan bersyaratnya diterima, dirinya dapat bebas pada sekitar 2020.

Sedangkan, sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36A ayat 1 bahwa, Pertama asimilasi diberikan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Dirjen PAS. Kedua Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan keadilan masyarakat; dan ketiga Dirjen PAS wajib meminta rekomendasi kepada instansi penegak hukum Kepolisian, Jaksa Agung, dan atau KPK.

loading...