Anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

JAKARTA, harianpijar.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) MD3 memberikan kewenangan kepada¬† kepolisian untuk membantu memanggil paksa pihak terperiksa DPR. Lain itu, didalam salah satu pasal tersebut, terselip kata ‘wajib’ memanggil paksa yang belum ada dalam UU sekarang.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, penggunaan frase ‘wajib’ merupakan mekanisme agar pihak yang dipanggil DPR memenuhi panggilan rapat bersama. Bahkan, tidak terkecuali bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini kerap menolak rapat dengan parlemen.

“Ya terhadap siapa pun termasuk KPK,” kata Masinton Pasaribu saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 9 Februari 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Masinton Pasaribu, dirinya menolak anggapan pasal ini sebagai bentuk sikap otoriter DPR. Menurutnya, pasal tersebut untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan parlemen terhadap lembaga negara atau perorangan.

“Karena prinsip mekanisme kontrol adanya di DPR sebagai representasi rakyat yang dipilih melalui pemilu,” tegas Masinton Pasaribu.

Selain itu, Masinton Pasaribu juga menjelaskan, dirinya membantah memasukkan frase ‘wajib’ dalam pasal karena belajar dari Pansus Hak Angket KPK yang gagal menghadirkan KPK dalam setiap rapat. Karena, selama ini, Polri tidak memiliki landasan hukum untuk memanggil paksa lembaga atau perorangan yang menolak dipanggil DPR.

“Alasan mereka belum diatur hukum acaranya. Ini kan berbeda hukum acara antara konteks penegakan hukum dengan UU MD3 yang melaksanakan fungsi pengawasan secara politik,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara,sebelumnya Pemerintah dan DPR menyepakati klausul baru dalam pemanggilan pihak yang akan diperiksa DPR terkait fungsi pengawasan. Lain itu, pihak tersebut diantaranya bisa berupa perorangan, badan hukum swasta, atau lembaga pemerintah.

Sedangkan, dalam klausul Pasal 73 revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) itu, ditambahkan frase “wajib” bagi polisi membantu untuk memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang.

SUMBERMetro
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR