Jenderal-Tito-Karnavian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (foto: Reuters)

JAKARTA, harianpijar.com – Video pidato Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian sempat menjadi viral serta menuai reaksi dari sebagian ormas.

Terkait hal itu, Pengamat Politik Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai dibalik viralnya video Jenderal Tito Karnavian ada unsur politisasi yang bermain dibelakangnya.

“Otomastis ini kan ada skenario, video itu kan direkam bulan Februari 2017, baru ramai Januari 2018. Nah, artinya ini ingin ditembak oleh banyak kepentingan baik oleh kelompok radikalnya sendiri maupun oleh lawan-lawan politiknya yang terancam dengan ketegasan Tito ini terkait juga dengan pengamanan pemerintahan Jokowi,” kata Boni Hargens saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Lebih lanjut Boni Hargens mengatakan, menyikapi video tersebut harus secara menyeluruh. Jangankan Kapolri, bisa saja kedepan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri akan dibegitukan menginjak tahun-tahun seperti politik ini. Bahkan, dirinya menganggap ada orang-orang pencundang yang sengaja bermain dibelakangnya untuk mengacaukan keamanan negara.

“Mau mereka politisasi macam apapun harus kita jaga institusi baik itu kepolisian, BIN dan TNI, kalau Negara kalah bisa tumbang pemerintahan Jokowi,” tegas Boni Hargens.

Sementara itu, menurut pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya, dirinya  berpandangan situasi sekarang memang sangat sensitif, terkait isu keamanan dan isu SARA semenjak Pilpres 2014 lalu.

Terkait video tersebut, kata Yunarto Wijaya, ketika ada ormas yang meminta Kapolri segera mundur atau dicopot dari jabatannya itu sudah masuk ranah politis.

“Apa yang dilakukan Kapolri menjawab dengan melakukan tindakan sowan kepada ormas-ormas islam menurut saya sudah tindakan tepat jadi kalau masih ada yang menuntut kapolri mundur saya pikir sudah politis lah itu sifatnya,” ujar Yunarto Wijaya yang pendapatnya senada dengan Boni Hargens.

Lebih lanjut, Yunarto Wijaya menegaskan, ormas yang meminta Jenderal Tito Karnavian mundur kalau memang ada niatan baik untuk mencari kebenaran, sebaiknya meminta klarifikasi dengan membuka dialog. Tetapi, kalau langsung meminta pengunduran diri, langsung meminta pemecatan jelas itu politis.

“Jelas itu sifatnya subjektif dan terkait dengan isu politik tertentu,” tegas Yunarto Wijaya.

Sedangkan, menurut Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, berlebihan jika video seperti itu dijadikan alasan untuk meminta Jenderal Tito Karnavian mundur atau meminta Presiden Jokowi mencopot mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

“Saya kira kejauhan lah dan sayang rasanya energi bangsa ini untuk mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini,” kata Raja Juli Antoni.

Lebih lanjut, Raja Juli Antoni beranggapan apa yang disampaikan Jenderal Tito Karnavian itu suatu hal yang faktual berdasarkan latar belakang historis, dengan mengatakan ormas NU dan Muhammadiyah yang paling berjasa sebenarnya beliau sedang melakukan pengadian dan ormas lainya sebenarnya juga berjasa.

“Tidak semuanya harus disebutkan satu persatu,” tegas Raja Juli Antoni.

SUMBERTribunnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR