Mahfud-MD-1
Mahfud MD. (foto: Tribunnews/Rina Ayu)

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Pansus Hak Angket KPK oleh DPR tetap tidak sah. Hal itu dirinya sampaikan meski MK telah mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif yang dapat menjadi obyek hak angket DPR.

Putusan MK tersebut, tegas Mahfud MD, tidak berarti apa-apa. Pasalnya, pembentukan Pansus Hak Angket KPK sendiri telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Pasal 201 Ayat (2) menyebutkan bahwa keanggotaan Pansus Hak Angket terdiri dari semua unsur fraksi yang ada di DPR.

Sedangkan dalam Pansus Hak Angket KPK, diketahui ada sejumlah fraksi yang tidak ikut ambil bagian, seperti Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PKB.

“Nah sekarang fraksinya di Pansus Angket tinggal enam, tak bisa pansus membuat keputusan angket,” ujar Mahfud MD.

Selain itu, Mahfud MD menilai, putusan MK yang diketok pada Kamis, 8 Februari 2018 tersebut juga tidak bisa berlaku surut. Menurutnya, putusan itu baru bisa diberlakukan ke depan.

Mahfud MD menyarankan Pansus Hak Angket tidak memaksakan diri untuk memberikan rekomendasi akhir yang bersifat mengikat kepada KPK. Dirinya mengatakan, bisa saja hasil kerja Pansus Hak Angket KPK selama ini disampaikan ke KPK, namun hanya bersifat sebagai imbauan.

Rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat karena Pansus Hak Angket KPK tak memiliki legalitas hukum.

“Sampaikan saja sebagai imbauan, tapi tidak mengikat siapa pun. Tak mengikat Presiden. Tidak mengikat KPK juga,” ujar Mahfud MD. (nuch/kom)

loading...